
Sangatta – Menurunnya kemampuan belanja masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dinilai turut memengaruhi perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dengan jumlah ASN yang mencapai ribuan orang, kelompok tersebut menjadi salah satu pasar potensial bagi pedagang kecil dan usaha rumahan.
Anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat, Yusri Yusuf, mengatakan perubahan kemampuan belanja ASN dapat berdampak langsung terhadap transaksi perdagangan di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja.
Menurutnya, selama ini ASN menjadi salah satu konsumen bagi pelaku UMKM, mulai dari penjual makanan, jajanan hingga usaha rumahan. Karena itu, berkurangnya pengeluaran kelompok tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan pedagang kecil.
“Biasanya ASN yang ribuan ini yang banyak membeli, sehingga UMKM ini bisa tumbuh kalau itu tidak terjadi pemotongan insentif mereka,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Yusri menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan fiskal daerah akibat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Penyesuaian belanja pemerintah daerah, termasuk terhadap insentif ASN, dinilai memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai, kebijakan anggaran pemerintah tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga memengaruhi daya beli masyarakat yang selama ini menjadi konsumen produk UMKM.
Menurutnya, upaya pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan, bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyerap produk yang dihasilkan pelaku usaha.
Yusri mendorong pemerintah daerah memperluas ruang pemasaran melalui kegiatan bazar, pameran, turnamen olahraga, dan berbagai agenda keramaian lainnya. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen sekaligus meningkatkan transaksi penjualan.
Ia berharap kebijakan pengelolaan anggaran daerah turut mempertimbangkan dampaknya terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Menurutnya, UMKM membutuhkan ekosistem usaha yang saling mendukung, mulai dari akses permodalan, pembinaan, pemasaran hingga daya beli konsumen.
Dengan demikian, keberlangsungan usaha kecil tidak hanya bergantung pada momentum kegiatan tertentu, tetapi juga mampu mempertahankan penjualan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. (adv/bb)



