
Sangatta – Lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai turut menghambat perputaran uang dan menekan daya beli masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan anggaran agar belanja pemerintah dapat segera menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat, Yusri Yusuf, mengatakan keterlambatan pelaksanaan APBD membuat aliran belanja pemerintah ke masyarakat belum berjalan optimal. Padahal, belanja daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan transaksi usaha dan menjaga daya beli masyarakat.
‘Untuk saat ini pertumbuhan ekonomi mungkin agak menurun. Artinya, daya beli masyarakat saat ini berkurang karena dampak dari lambatnya pelaksanaan APBD yang ada di Kutim,” ujarnya.
Menurut Yusri, kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya perputaran uang sejak awal tahun hingga memasuki Agustus bahkan September. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang bergantung pada belanja pemerintah belum mendapatkan dorongan secara maksimal.
Ia menjelaskan, ketika anggaran pemerintah terlambat direalisasikan, dampaknya tidak hanya dirasakan penyedia barang dan jasa, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut.
Perlambatan transaksi juga berpotensi menekan pendapatan pedagang kecil karena berkurangnya aktivitas belanja masyarakat. Kondisi ini membuat pelaku UMKM semakin membutuhkan perputaran ekonomi yang lebih stabil.
Yusri menilai, pekerja di sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang daya beli masyarakat Kutim. Namun, aktivitas ekonomi dari sektor tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi dampak perlambatan yang dirasakan kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi pola pelaksanaan anggaran agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.
“Untuk langkah-langkahnya, mungkin pemerintah bisa lebih cepat tahun depan dalam pelaksanaan APBD-nya. Sehingga perputaran ekonomi atau perputaran uang yang ada di masyarakat itu cepat,” katanya.
Yusri berharap pelaksanaan APBD tahun depan dapat dimulai lebih awal dengan persiapan yang lebih matang. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat segera tersalurkan, aktivitas usaha kembali bergerak, dan manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat Kutim. (adv/bb)



