Sangatta – Peningkatan kapasitas produksi belum cukup menjamin keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di tengah berbagai program pembinaan yang dilakukan perusahaan pertambangan, pelaku usaha masih menghadapi persoalan keterbatasan pasar akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat, Yusri Yusuf, mengatakan sejumlah perusahaan pertambangan, di antaranya PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), telah berkontribusi dalam pembinaan UMKM di Sangatta dan sekitarnya.

Program tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari pelatihan, bantuan peralatan hingga permodalan. Menurut Yusri, langkah perusahaan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap pengembangan usaha masyarakat.

“Kalau dari pihak perusahaan pertambangan KPC, PAMA, saya pernah dengar dan sering dengar bahwa mereka melakukan pembinaan terhadap UMKM-UMKM yang ada di Sangatta dan sekitarnya,” kata Yusri saat ditemui di ruang kerjanya.

Meski demikian, ia menilai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan produksi. Terbatasnya daya beli masyarakat justru menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap penjualan produk.

“Yang jadi permasalahan ini, UMKM dibina, diberikan pelatihan dan dibantu permodalan, baik peralatannya maupun permodalannya. Hal itu sudah dilakukan sesuai SOP mereka, tetapi daya beli masyarakatnya yang berkurang,” jelasnya.

Menurut Yusri, peningkatan kemampuan produksi perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas akses pasar. Tanpa adanya permintaan yang memadai, berbagai bantuan yang diterima pelaku usaha berpotensi belum memberikan dampak optimal terhadap perkembangan bisnis mereka.

Karena itu, ia berharap perusahaan pertambangan dapat memperluas bentuk dukungan, tidak hanya melalui pelatihan dan bantuan sarana produksi, tetapi juga membuka peluang pemasaran bagi produk UMKM lokal.

Salah satu peluang yang dapat dikembangkan ialah mendorong produk usaha masyarakat masuk ke dalam rantai pasok perusahaan. Skema tersebut dapat menjadi alternatif pasar bagi UMKM sepanjang produk yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan standar perusahaan.

Yusri juga mendorong pemerintah daerah, perusahaan, dan pelaku UMKM memperkuat koordinasi dalam merancang program pembinaan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan akses terhadap peluang usaha yang lebih luas.

Ia menegaskan, keberhasilan pembinaan UMKM semestinya dilihat dari perkembangan usaha secara nyata, termasuk kemampuan pelaku usaha mempertahankan penjualan dan memperoleh pasar secara berkelanjutan. (adv/bb)