SANGATTA- Bukan rahasia lagi, saat ini Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki jumlah anggaran yang cukup besar menyentuh angka Rp 9 triliun lebih, angka tersebut menjadi yang terbesar yang diterima oleh kabupaten yang baru saja merayakan hari jadinya ke 24 pada 12 Oktober lalu.
Namun, dengan dukungan anggaran yang terbilang sangat besar tersebut, berbanding terbalik dengan hasil pembangunan yang di rasa sebagian masyarakat belum optimal, hal itu juga tergambar dengan belum maksimalnya proses penyerapan anggaran yang di lakukan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan wakilnya Kasmidi Bulang.
Anggota DPRD Kutim dari fraksi PDI Perjuangan Yuli Sap’an pu angkat bicara, menurutnya pemerintah seharusnya lebih fokus dan bisa kerja cerdas untuk melakukan percepatan proses penyerapan anggaran terutama anggaran murni tahun 2023 yang dirasa belum optimal.
“Anggaran kita kan banyak, waktu sudah mepet, dan saya lihat di anggaran murni saja belum selesai, yang kita takutkan ada Silpa lagi, ini yang kita kritisi dari Fraksi PDI Perjuangan,” ujarnya.
Kekhawitiran Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini pun beralasan, sebab saat ini, Pemerintah dan DPRD juga sudah menyepakati untuk anggaran perubahan yang nilainya juga tidak sedikit, sehingga apabila penyerapan anggaran yang di lakukan oleh pemerintah tidak maksimal, akan berdampak terhadap program pembangunan yang akan dilakukan.
“Saya heran kenapa anggaran itu tidak cepat-cepat di gunakan, sekarang sudah masuk di anggaran perubahan, sementara murni belum selesai,” pungkasnya (ADV/G-S08)
