SANGATTA – Meski saat ini daerah masih berada dalam status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak lengah terhadap ancaman bencana lainnya.

Parlemen meminta jajaran eksekutif mulai menyiapkan langkah mitigasi dini menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya pola perubahan cuaca ekstrem yang kerap terjadi saat masa peralihan dari musim kemarau panas menuju musim penghujan. Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini dinilai berpotensi memicu curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan luapan sungai maupun banjir bandang.

“Ini nanti harus menjadi antisipasi kita bersama, bukan cuma fokus pada karhutla saja. Kalau misalnya nanti ada banjir dan sebagainya, itu juga harus disiapkan dari sekarang karena setelah musim panas pasti akan ada musim hujan yang dampaknya bisa ekstrem,” ujar Jimmi saat ditemui awak media.

Dalam penyampaiannya, Jimmi mencontohkan peristiwa banjir bandang yang baru-baru ini melanda wilayah lain seperti di Aceh sebagai peringatan nyata. Kejadian tersebut menjadi pengingat keras bahwa kesiapsiagaan daerah harus dilakukan jauh sebelum bencana benar-benar datang menerjang.

DPRD Kutim mendorong instansi teknis terkait untuk segera melakukan pengecekan kondisi drainase, daerah aliran sungai (DAS), serta titik-titik rawan genangan di seluruh kecamatan. Langkah normalisasi saluran air dan pemetaan zona merah banjir diharapkan dapat segera dieksekusi sebelum intensitas hujan mencapai puncaknya.

Selain kesiapan infrastruktur, ketersediaan logistik pangan, perahu karet, tenda pengungsian, hingga obat-obatan juga diminta untuk segera diinventarisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kesiapan logistik yang matang akan memastikan proses evakuasi dan penanganan pengungsian berjalan cepat apabila kondisi darurat terjadi.

Jimmi menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui rapat-rapat koordinasi lintas komisi bersama mitra kerja terkait. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa perencanaan penanggulangan bencana di Kutim bersifat komprehensif dan menyeluruh sepanjang tahun.

Melalui langkah antisipasi sejak dini, Ketua DPRD Kutim berharap risiko kerugian material maupun korban jiwa akibat bencana banjir dapat ditekan seminimal mungkin. Kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai siklus cuaca ekstrem menjadi indikator penting dalam mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kutim. (adv/ir)