Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Percepatan realisasi dinilai penting supaya program pembangunan dan pelayanan publik dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurut Yusri, ketepatan waktu pelaksanaan anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi pemerintah daerah untuk memastikan belanja pemerintah mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat itu saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, evaluasi terhadap dampak ekonomi dari program pemerintah tidak hanya perlu melihat jenis kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga memperhatikan pengaturan waktu pelaksanaannya.
“Kalau dampak ekonomi karena pemerintah yang harus dievaluasi, saya pikir tentang pelaksanaan APBD saja mungkin lebih teratur, lebih cepat, sehingga penyerapan kegiatan dan manfaatnya cepat terasa oleh masyarakat,” ujarnya.
Yusri menjelaskan, kegiatan yang dimulai lebih awal memberikan waktu lebih panjang bagi pemerintah untuk melaksanakan program dan menyerap anggaran. Dengan demikian, pekerjaan pembangunan maupun kegiatan pelayanan masyarakat tidak terkonsentrasi menjelang akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan, anggaran yang telah disepakati harus segera diterjemahkan menjadi kegiatan nyata. Karena itu, koordinasi dan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan program perlu diperhatikan sejak awal tahun.
Menurutnya, percepatan realisasi APBD juga memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi daerah. Belanja pemerintah yang tersalurkan tepat waktu dapat menggerakkan aktivitas pelaku usaha, penyedia jasa, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
Yusri berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki pola pelaksanaan APBD agar lebih terencana, teratur, dan tepat waktu.
Dengan penyerapan anggaran yang optimal, program pemerintah tidak sekadar memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim. (adv/bb)
