Sangatta – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap dugaan praktik pungutan oleh oknum lembaga atau organisasi yang menjanjikan penyaluran tenaga kerja. Ia meminta warga tidak mudah mengeluarkan uang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan tanpa kepastian yang jelas.
Jimmy menegaskan, masyarakat yang menemukan indikasi praktik tersebut diminta berani melapor kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) maupun DPRD Kutim agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Persoalan itu mencuat dalam kegiatan reses Jimmy untuk menyerap aspirasi masyarakat di RT 24 Dusun Genbara VI, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Sabtu (14/11/2026) malam.
Menurut Jimmy, pembayaran sejumlah uang untuk memperoleh akses pekerjaan tidak menjamin seseorang benar-benar diterima bekerja, apalagi mendapatkan kepastian keberlangsungan pekerjaan di perusahaan yang dituju.
“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu, ini masih sangat riskan bagi masyarakat untuk mengeluarkan biaya,” ujarnya.
Ia menilai, praktik semacam itu berpotensi merugikan pencari kerja, khususnya tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan industri di Kutai Timur.
Padahal, peluang kerja di daerah tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jangan sampai kebutuhan warga terhadap pekerjaan justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Karena itu, Jimmy mendorong masyarakat tidak hanya berhati-hati, tetapi juga berpartisipasi aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan nama lembaga atau organisasi dalam proses penyaluran tenaga kerja.
“Kalau ada yang seperti itu, masyarakat harus berpartisipasi melaporkan. Bisa disampaikan ke Disnaker dan DPRD agar persoalannya dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menjelaskan, laporan yang diterima DPRD dapat diteruskan kepada instansi teknis untuk ditelaah lebih lanjut. Sementara itu, terkait keberadaan dan perizinan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dapat dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Jimmy berharap, pengawasan terhadap praktik penyaluran tenaga kerja dapat diperkuat sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan pencari kerja.
Menurutnya, perlindungan tenaga kerja lokal merupakan tanggung jawab bersama agar peluang kerja di Kutai Timur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi celah bagi praktik pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (adv/bb)
