Sangatta -Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur jalan mengutamakan asas manfaat dan kebutuhan masyarakat. Ia meminta agar kawasan permukiman yang membutuhkan akses transportasi tidak terabaikan dalam penentuan prioritas pembangunan.
Menurut Jimmy, setiap proyek pembangunan jalan harus memiliki tujuan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, perencanaan dan pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, aktivitas penduduk, serta kebutuhan akses transportasi.
Hal tersebut disampaikan Jimmy saat menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di RT 24 Dusun Genbara VI, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Sabtu (14/11/2026) malam.
Dalam dialog tersebut, muncul pembahasan mengenai pembangunan jalan yang dinilai perlu dievaluasi berdasarkan tingkat pemanfaatannya. Jimmy mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi yang dimaksud, tetapi menegaskan bahwa setiap pembangunan harus mempertimbangkan pihak yang akan menerima manfaat.
“Kalau memang tidak ada orang atau permukiman di situ, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembangunan jalan, saya kira perlu dilihat kembali asas manfaatnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik atau penambahan panjang jalan. Lebih penting dari itu, keberadaan jalan harus mampu menunjang mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Jimmy tidak menutup kemungkinan pembangunan jalan di kawasan yang belum berpenghuni tetap diperlukan, terutama jika memiliki fungsi strategis sebagai jalur penghubung atau akses tembus antarwilayah.
Namun, apabila pembangunan tidak didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan yang matang, efektivitas penggunaan anggaran daerah perlu menjadi bahan evaluasi.
“Fokus pembangunan itu masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat di situ, tentu harus dilihat siapa yang bisa menikmati manfaat pembangunan tersebut,” tegasnya.
Jimmy menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih cermat menetapkan skala prioritas karena masih terdapat kawasan permukiman yang membutuhkan peningkatan kualitas jalan.
Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melakukan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan proyek infrastruktur agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Melalui kegiatan reses tersebut, Jimmy juga mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan persoalan infrastruktur di lingkungan masing-masing sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan di Kutim.
