Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Ia mengaku belum menerima laporan terperinci mengenai besaran kontribusi perusahaan, realisasi program, hingga masyarakat penerima manfaat melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Yusri mengatakan, DPRD berencana meminta penjelasan kepada pihak terkait untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran dana CSR dapat diketahui secara terbuka, terutama oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yusri, pelaksanaan program CSR saat ini dikoordinasikan melalui Forum TJSL yang berkedudukan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutim. Namun, ia menyebut belum memperoleh informasi lengkap mengenai kegiatan yang telah dijalankan forum tersebut.
“Saat ini belum ada laporan tentang apa saja yang dilakukan oleh forum CSR itu dari dana CSR itu,” ujarnya.
Yusri menilai, keterbukaan laporan diperlukan untuk mengetahui besaran dana yang disalurkan perusahaan, jenis kegiatan yang dilaksanakan, serta pihak yang menerima manfaat program.
Ia menyebut, pertanyaan mengenai penyaluran CSR juga muncul dari masyarakat di sejumlah wilayah pertambangan, antara lain Kecamatan Teluk Pandan dan Bengalon.
“Banyak masyarakat mempertanyakan, kayak di daerah Teluk Pandan, daerah Bengalon. Mereka mempertanyakan ke mana arahnya itu CSR, siapa yang mengelola,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyampaian informasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitarnya.
Yusri menegaskan, DPRD membutuhkan data yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR yang dikoordinasikan melalui Forum TJSL.
Karena itu, ia berharap forum tersebut dapat menyampaikan laporan secara terperinci, mulai dari kontribusi masing-masing perusahaan, realisasi kegiatan, hingga wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat.
Dengan pelaporan yang transparan, pelaksanaan CSR diharapkan lebih mudah dipantau sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan. (adv/bb)
