Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, meminta pemerintah daerah memperkuat penerapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerimaan tenaga kerja lokal agar masyarakat setempat memperoleh kesempatan lebih besar bekerja di perusahaan pertambangan dan perkebunan.
Menurutnya, keberadaan investasi di Kutim harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Yusri, anggota DPRD Kutim dari Partai Demokrat, saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Ia menyoroti ketentuan komposisi penerimaan tenaga kerja lokal yang disebut sebesar 70:30. Menurutnya, aturan tersebut perlu diperkuat dalam pelaksanaannya agar perusahaan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja asal Kutim.
“Perbup tentang penerimaan tenaga kerja lokal yang 80:20 itu yang harus dikuatkan,” kata Yusri.
Yusri menilai, penyerapan tenaga kerja lokal memiliki kaitan langsung dengan perputaran ekonomi daerah. Ketika masyarakat setempat memperoleh pekerjaan dan penghasilan, daya beli meningkat sehingga turut menggerakkan perdagangan serta usaha kecil di sekitar kawasan perusahaan.
Sebaliknya, apabila kesempatan kerja lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah, manfaat ekonomi investasi berpotensi tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat lokal.
Karena itu, ia menegaskan bahwa ketentuan tenaga kerja lokal tidak boleh sekadar menjadi aturan administratif, tetapi harus diikuti pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten.
Yusri juga berharap perusahaan pertambangan dan perkebunan memperhatikan kemampuan serta kompetensi masyarakat setempat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Dengan penguatan kebijakan tersebut, investasi di Kutim diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (adv/bb)
