G-Smart.id – Sangatta – Rapat kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia digelar secara virtual, Senin (24/1/2022). Di Kutai Timur (Kutim), Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Ketua DPRD Kutim Joni dan Kepala Bappeda Kutim Suprihanto, mengikuti kegiatan itu melalui via zoom di Live Room Diskominfo Perstik Kutim.
Dalam kesempatan ini Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan beberapa upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pembelanjaan barang dan jasa, pemerintah daerah harus lebih memanfaatkan UMKM dan Koperasi yang ada didaerah masing-masing.
Selain itu juga harus lebih transparan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) atau pembelanjaan barang dan jasa melalui e-catalog dan toko daring. Hal itu, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan perekonomian rakyat.
Ditemui usai kegiatan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan kesimpulan dari Raker adalah bagaimana mengatasi permasalahan korupsi yang marak terjadi sehingga perlu ada terobosan-terobosan (inovasi) dalam sistem tata kelola dalam pemerintahah, seperti tata Kelola keuangan.
“Mendagri tadi juga sempat menyampaikan perlu adanya kebijakan (pusat) misalnya terkait kesejahteraan ASN. Transparansi penyelenggara pemerintah daerah,” ujarnya
Disisi lain, sambung Ardiansyah, pengadaan barang dan jasa harus banyak memanfaatkan IT (Informasi Teknologi). Sehingga, bisa menghindari pertemuan kontak langsung dan pembiayaan bisa diminimalisasi.
“Selain itu memanfaatkan produk UKM (daerah) sehingga bisa meningkatkan ekonomi kerakayatan,” ucapnya.
Ditambahkannya dalam pertemuan itu, daerah diminta segera membelanjakan Anggaran Pendapatn Belanja Daerah (APBD), harus ada belanja per tiga bulan.
“Jangan ada penumpukan (belanja) diakhir tahun. Agar terjadi transaksi ditengah masyarakat. Karena perputaran uang terbesar adalah dari belanja pemerintah,” sebutnya.
Setelah Raker itu, Ardiansyah mengatakan dalam waktu dekat ini dirinya akan mengumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan Rapat Koordinsi (Rakor) sebagi tindaklanut dari arahan Mendagri, Ketua KPK dan Kepala KLPP dalam Raker tersebut. (G-S04)
