Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menaruh harapan besar kepada Asosiasi Kontraktor dan Pengusaha Kutai Timur (APKPT) agar menjadi wadah yang mampu memperkuat peran pengusaha lokal dalam mendukung pembangunan daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat mengukuhkan pengurus APKPT periode 2026–2031 di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten, Senin (6/7/2026).
Pengukuhan mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Pengusaha Lokal untuk Akselerasi Pembangunan dan Investasi Menuju Kutai Timur Hebat.” Kepengurusan dipimpin H. Andi M. Arafah sebagai Ketua Umum, Adi Sagaria sebagai Sekretaris Umum, dan Dr. Benyamin sebagai Bendahara Umum.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah mengatakan kehadiran APKPT melengkapi organisasi dunia usaha yang telah ada di Kutim, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) maupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menurutnya, asosiasi baru tersebut memiliki ruang pengabdian yang spesifik pada sektor pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan saat ini mengacu pada konsep HEBAT, yakni Handal, Elaboratif, dan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kutai Timur 2025–2031.
“Visi Kutim adalah tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tantangannya sekarang adalah bagaimana seluruh potensi itu mampu dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui kolaborasi semua pihak,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan selama memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah tidak membeda-bedakan. Silakan berkolaborasi sesuai aturan yang ada. Kami menyambut baik terbentuknya APKPT dan berharap organisasi ini segera bekerja serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kutim,” katanya.
Bupati Ardiansyah juga menilai pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan perkembangan berbagai produk unggulan Kutim yang kini mulai menembus pasar regional hingga internasional. Komoditas seperti pisang telah memasuki pasar global, sementara nanas dan kakao mulai dipasarkan ke tingkat regional.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa pengusaha lokal memiliki kemampuan untuk berkembang apabila mendapat ruang dan dukungan yang memadai.
“Kalau peluang usaha lebih banyak diberikan kepada pelaku usaha padat karya, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, sekaligus mereka yang membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum APKPT H. Andi M. Arafah mengatakan pembentukan asosiasi dilandasi semangat untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kutim.
Menurutnya, APKPT tidak hanya menjadi wadah berhimpun para kontraktor, tetapi juga akan berperan meningkatkan profesionalisme pelaku jasa konstruksi melalui edukasi mengenai standar mutu pekerjaan.
“Kami ingin seluruh kontraktor di Kutim benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan pemerintah sehingga hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, APKPT juga berkomitmen menjadi fasilitator bagi pelaku usaha dan UMKM yang selama ini mengalami berbagai kendala, terutama persoalan permodalan dan akses terhadap program pemerintah.
Andi berharap asosiasi dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Kabupaten Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tugas kita bersama adalah memastikan kekayaan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. APKPT siap menjadi mediator dan fasilitator agar aspirasi masyarakat terkait pembangunan dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Usai pelantikan, seluruh pengurus APKPT dijadwalkan mengikuti pembekalan organisasi sebagai langkah awal memperkuat kapasitas kepengurusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama masa bakti 2026–2031. (DS)
