G-Smarrt.id- Samarinda- Maraknya dugaan pertambangan Ilegal di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan dari Komisi I DPRD Kaltim.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menargetkan pihaknya akan mendorong pemerintah melalui instansi terkait agar melakukan penegakkan hukum terhadap permasalahan tambang liar di Kukar.
Saat dihubungi via telepon, legislator dari Fraksi PKB tersebut menerangkan kedepannya Komisi I akan melakukan hearing dengan Pemkab Kukar bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kukar, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim, Dinas ESDM Kaltim serta Kapolres Kukar terkait dengan penertiban tambang-tambang liar tersebut
“Jadi rencana yang mau kita hearingkan ini di Kukar karena terlalu merajalela tambang liar yang tidak ada kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim,” ucapnya saat dikonfirmasi via sambungan telepon, kamis (14/1/).
Hal tersebut akan ditempuh Komisi I DPRD Kaltim karena pihaknya menemukan langsung aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Marangkayu Kukar ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sangatta beberapa waktu lalu.
“Dalam tenggang waktu hanya kurang lebih 1 jam kita liat sendiri kurang dari 100 unit kendaraan yang melintasi jalan raya memuat batu bara dari hasil tambang liar itu, Nah inilah yang menghancurkan jalan negara dan jalan provinsi, tetapi tidak ada kontribusi untuk pemulihannya” Jelasnya
Lebih Jauh Jahidin menjelaskan bahwa ini bukan lagi pengaduan masyarakat, tetapi rombongan Komisi 1 sendiri yang menemukan langsung.
Dikonfirmasi terpisah , Kepala Balai Penegakan Hukum (GAKKUM) Wilayah Kalimantan Subhan menerangkan bahwa untuk penambangan illegal di Kaltim saat ini menjadi perhatian Pusat (KLHK /Dirjen Gakkum LHK), sehingga dalam penanganannya Balai Gakkum Kalimantan masih menunggu instruksi dari Pusat guna sinergitas penanganannya.
“Terkait kasus tambang yang di Sebulu dan wilayah kecamatan marangkayu Kukar dan kejadiannya yang massive sehingga pusat mengambil alih penanganannya, kita telah men-suport data-data dan informasi yang diperlukan,” tegas Subhan. (ADV/GS-05)
