G-Smart.id-Samarinda- Guna memberikan pemahaman mengenai pajak daerah kepada masyarakat Kaltim khususnya masyarakat di Kabupaten Paser Anggota DPRD Kaltim dapil III, Kabupaten Paser dan Penajam Yenni Eviliana melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah di desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bersama narasumber Achmad Syaukani, SE dan Sri Ardianto.
Yenni menjelaskan terdapat 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
“Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan jenis pajak harus bersifat spesifik dan potensial di daerah,” ujar Yenni saat dikonfirmasi. Senin (24/5).
Lanjut Legislator PKB Yenni Eviliana mengatakan, penetapan yang dimaksud Islam untuk mengantisipasi kondisi perkembangan perekonomian dimasa mendatang. Berdasarkan realisasi dan target pajak daerah tahun 2019, Kaltim mengalami kenaikan penerimaan.
“Dalam hal ini harus kita pertahankan namun kita harapkan juga ada inovasi dan metode baru sehingga realisasi dan target pajak daerah dapat terus ditingkatkan,” bebernya.
Lebih Jauh Yenni Eviliana mengatakan agar Pemerintah meningkatkan efesiensi administrasi pajak daerah, salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pembayaran pajak, karena masyarakat cendrung menyukai pelayanan yang mudah dan fleksibel.
“Kita rekomendasikan agar selalu masif dalam melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dengan melalui poster, banner, media sosial dan lembaga pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu Yenni menegaskan agar Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak taat peraturan.
“Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga pajak daerah yang dilaksanakan dapat ditingkatkan seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,”tutupnya. (ADV/G-S05).
Baca juga : Syafruddin Gelar Sosper Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Sutomo Dorong Pemprov Terbitkan Peraturan dan Juknis Tentang Perubahan Iklim
