Sangatta – Banjir masih menjadi ancaman bagi sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Statistik Potensi Desa 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim mencatat, sebanyak 89 desa mengalami banjir selama periode Januari 2024 hingga Mei 2025. Selain itu, sembilan desa dan kelurahan mengalami tanah longsor dan dua wilayah tercatat mengalami gempa bumi.

Wakil Ketua II DPRD Kutim Prayunita Utami menilai data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis desa. Kesiapsiagaan warga, sistem peringatan dini, serta dukungan infrastruktur lingkungan perlu menjadi perhatian lintas sektor.

“Angka 89 desa yang dilanda banjir adalah peringatan serius. Mitigasi bencana dan pengendalian pencemaran harus menjadi prioritas lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu instansi,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

Menurut Prayunita, pemerintah perlu menggunakan data potensi desa untuk memetakan wilayah rawan bencana dan menentukan program penanganan yang tepat. Pemerintah desa juga perlu dibekali kemampuan menyusun rencana kontingensi, sementara masyarakat mendapat edukasi mengenai jalur evakuasi dan langkah kesiapsiagaan.

“Desa harus menjadi ujung tombak kesiapsiagaan. Pelatihan, informasi risiko, dan sarana peringatan dini perlu diperkuat agar warga tidak selalu menjadi pihak yang paling terdampak,” ujarnya.

Selain bencana alam, data BPS Kutim juga mencatat persoalan pencemaran lingkungan. Sebanyak 33 desa mengalami pencemaran air, enam desa mengalami pencemaran tanah, dan 21 desa tercatat mengalami pencemaran udara.

Prayunita menilai persoalan tersebut membutuhkan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk kegiatan produksi di sekitar permukiman. Pengelolaan limbah dan penegakan aturan lingkungan juga harus dilakukan secara konsisten.

“Pencemaran air, tanah, dan udara tidak bisa dibiarkan menumpuk. Pengawasan dan penegakan aturan harus berjalan agar dampaknya tidak semakin luas,” katanya.

Ia mendorong pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta instansi terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana dan pengendalian pencemaran. Dukungan anggaran juga perlu dipastikan tersedia dan digunakan secara efektif.

Menurut dia, pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. (adv/J)

Loading