
Sangatta – Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Meski ratusan sekolah dan sejumlah fasilitas kesehatan telah tersedia, persebarannya perlu diperhatikan agar masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses layanan dasar yang setara.
Data statistik 2025 mencatat, Kutim memiliki 233 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta serta 11 madrasah ibtidaiyah (MI). Pada jenjang menengah pertama terdapat 89 sekolah menengah pertama (SMP) dan 16 madrasah tsanawiyah (MTs). Sementara itu, jenjang menengah atas terdiri atas 28 sekolah menengah atas (SMA), 10 madrasah aliyah (MA), dan 25 sekolah menengah kejuruan (SMK). Adapun perguruan tinggi yang tercatat berjumlah tiga institusi swasta.
Wakil Ketua II DPRD Kutim Prayunita Utami mengatakan, pemerataan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah. Ketersediaan tenaga pendidik, sarana belajar, dan akses transportasi juga perlu diperhatikan agar anak-anak di desa memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
“Jumlah sekolah yang tercatat harus dibarengi dengan pemerataan mutu. Anak di desa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, termasuk akses ke jenjang menengah dan tinggi,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, data yang sama mencatat terdapat 10 rumah sakit di Kutim. Kecamatan Sangatta Utara menjadi wilayah dengan jumlah rumah sakit terbanyak, yakni tujuh unit. Selain itu, tersedia 18 puskesmas rawat inap dan tiga puskesmas tanpa rawat inap.
Menurut Prayunita, konsentrasi rumah sakit di Sangatta Utara perlu diimbangi dengan penguatan pelayanan kesehatan di kecamatan lain, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
“Konsentrasi fasilitas kesehatan di Sangatta Utara perlu diimbangi dengan penguatan layanan di kecamatan dan desa. Akses cepat ke fasilitas kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terkendala jarak,” katanya.
Ia menambahkan, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan fasilitas tersebut perlu didukung tenaga medis, ketersediaan obat, transportasi, serta sistem rujukan yang efektif menuju rumah sakit.
“Puskesmas dan rumah sakit harus terhubung dalam sistem rujukan yang efektif. Jangan sampai warga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar,” ujarnya.
Prayunita mendorong pemerintah daerah menggunakan data statistik 2025 sebagai dasar perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Prioritas perlu diarahkan pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses agar pemerataan fasilitas dan mutu pelayanan dapat berjalan lebih seimbang. (adv/J)
![]()



