Sangatta – Pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai perlu lebih beragam agar perekonomian petani tidak bertumpu pada kelapa sawit. Dorongan diversifikasi ini mengemuka setelah data 2025 menunjukkan luas areal sawit mengalami penurunan, sedangkan sejumlah komoditas lain masih relatif stagnan.

Data Dinas Perkebunan Kutim mencatat, luas areal kelapa sawit pada 2024 mencapai 530.309,66 hektare. Angka tersebut turun menjadi 514.027,49 hektare pada 2025.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mengatakan penurunan luas areal sawit terjadi di hampir seluruh kecamatan. Muara Wahau masih menjadi wilayah dengan areal perkebunan sawit terluas, disusul Sandaran dan Bengalon.

Sementara itu, luas perkebunan karet tercatat 16.851,33 hektare, kakao sekitar 3.606,55 hektare, dan kopi hanya 49,50 hektare.

“Kelapa sawit masih menjadi tulang punggung perkebunan, tetapi penurunan luas area ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurut Prayunita, ketergantungan terhadap satu komoditas utama berpotensi menimbulkan risiko ekonomi, terutama ketika terjadi fluktuasi harga global maupun perubahan kebijakan tata ruang. Karena itu, pengembangan komoditas perkebunan lain perlu mendapat perhatian agar perekonomian petani tidak hanya bergantung pada kelapa sawit.

Ia menilai, komoditas karet, kakao, dan kelapa memiliki peluang untuk dikembangkan. Namun, luas areal yang belum bertambah secara signifikan menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih terarah, mulai dari pengembangan budidaya hingga penguatan nilai ekonomi hasil perkebunan.

“Kita perlu mendorong diversifikasi tanaman agar perekonomian petani tidak bergantung pada satu sektor saja,” ujarnya.

Prayunita juga meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab penurunan luas areal sawit. Perubahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah dipengaruhi alih fungsi lahan, penyesuaian tata ruang, atau peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif.

Menurut dia, data statistik dan spasial perkebunan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor perkebunan. DPRD, kata dia, akan memanfaatkan data tersebut sebagai salah satu dasar pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Data ini harus menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk memastikan hak petani dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga,” kata Prayunita.

Ia menambahkan, perbedaan luas dan potensi perkebunan di setiap kecamatan perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan yang disusun harus memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah agar pengembangan komoditas lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. (adv/J)

Loading