Sangatta – Pemerataan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim 2025 mencatat, sebanyak 52 desa dan kelurahan masih memiliki kekuatan sinyal telepon seluler lemah. Kondisi ini berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat hingga akses terhadap pelayanan publik berbasis digital.

Dalam data yang sama, tercatat 29 desa dan kelurahan memiliki sinyal sangat kuat, 71 wilayah berkategori kuat, dan 52 wilayah berkategori lemah.

Wakil Ketua II DPRD Kutim Prayunita Utami mengatakan, keterbatasan jaringan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena konektivitas kini menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi desa.

“Kesenjangan sinyal di 52 desa dan kelurahan harus dibaca sebagai persoalan pembangunan, bukan sekadar persoalan teknis. Akses telekomunikasi kini bagian dari infrastruktur dasar ekonomi desa,” kata Prayunita.

Menurut dia, jaringan yang belum merata dapat membatasi masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan transaksi keuangan digital, hingga memasarkan produk unggulan desa. Padahal, data BPS juga mencatat 63 desa dan kelurahan memiliki produk barang unggulan serta 119 wilayah menerima kredit usaha rakyat (KUR).

Prayunita menilai, potensi ekonomi tersebut perlu didukung konektivitas yang memadai agar pelaku usaha dapat memperluas pemasaran dan memanfaatkan layanan digital.

Ia mendorong pemerintah daerah memetakan wilayah yang membutuhkan penguatan jaringan, termasuk kebutuhan pembangunan atau peningkatan fasilitas menara telekomunikasi. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi dengan operator seluler dan pemerintah pusat.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu koordinasi dengan operator dan kementerian terkait agar desa yang sinyalnya lemah mendapat prioritas penanganan,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat juga dinilai penting. Warga perlu mendapat pendampingan agar akses internet dapat dimanfaatkan secara produktif, mulai dari pengembangan usaha hingga memperoleh informasi kesehatan dan pendidikan.

“Jaringan yang kuat harus dibarengi dengan literasi digital. Masyarakat perlu didampingi agar internet benar-benar digunakan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan,” kata Prayunita.

Ia berharap data Potensi Desa 2025 dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pemerataan jaringan. Namun, pemetaan tersebut tetap perlu disertai verifikasi lapangan agar penanganan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. (adv/J)

Loading