G-Samrt.id – Samarinda – Komisi III DPRD Kaltim menggelar hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, rapat ini dilakukan secara tertutup pada Selasa (16/02)
Komisi III DPRD Kaltim meminta Dinas PUPR meningkatkan koordinasi agar program kerja yang disampaikan terintegrasi dengan baik.
Ditemui Usai Rapat Syafruddin Anggota Komisi III ini mengatakan ada beberapa hal yang di bahas terkait dengan program PUPR yang tidak terdeteksi atau tidak terkonfirmasi ke DPRD Kaltim Khususnya Komisi III.
“Memang kita akui terjadi lompatan pendapatan yang signifikan, awalnya kesepakatan kita di KUA-PPAS itu hanya 8,9 triliun tapi pada faktanya APBD kita 11 triliun. Artinya kewengan DPRD khususnya teman-teman badan anggaran tidak mampu memonitor secara maksimal apa saja rencana program PUPR yang dananya sekitar 1,5 Triliun,” Ujarnya.
Ditemui Secara Terpisah Sarkowi V Zahry yang juga Anggota Komisi III DPRD kaltim kepada awak media mengatakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki anggaran yang cukup tinggi yakni Dinas PUPR dan yang terbanyak terdapat pada bidang Cipta Karya.
“Anggarannya kan Rp 1,5 Triliun dan itu dibagi-bagi, Bina Marga sekitar 681 Milyar, di Cipta Karya 470 Milyar, Sumber Daya Air 107 Milyar dan bidang yang lain rata-rata dibawah 50 Milyar,” ujar Sarkowi.
Ditambahkannya dari anggaran yang dimiliki oleh PUPR untuk tahun 2021 terdapat program penanganan dan penanggulangan banjir.
“Jadi program penanganan dan penanggulangan banjir itu saya lihat untuk APBD 2021 ini lebih banyak, ini menunjukan keseriusan Pemerintah untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kaltim,” Tutupnya. (ADV/G-S05).
