SANGATTA- Ketua DPRD Kutim Joni meminta kepada Perangkat Daerah (PD) yang saat ini mengelola anggaran yang cukup besar sebagai daya dukung untuk segera merealisasikan pembangunan yang sudah lama di nanti oleh masyarakat.
“Yah meskipun mereka (Pemerintah) bilang optimis bisa terserap semua, tapi berkaca pada tahun lalu, nyatanya ada SilPA juga kan,“ ujarnya.
Pernyataan tegas yang disampaikan oleh politisi dari Partai persatuan Pembangunan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah selaku lembaga teknis yang melaksanakan program pembangunan dilapangan.
Selain itu, dengan sisa waktu yang terbilang mepet mengingat sudah mendekati akhir tahun, di tambah penyerapan anggaran murni 2023 yang dilakukan, menurut Politisi dari Kecamatan Rantau Pulung ini belum sepenuhnya optimal, dirinya berharap jangan sampai berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang di hasilkan.
“Jangan mentang-mentang waktunya sempit, orang yang bekerja di lapangan ini sembrono, dan saya minta pengawas proyek harus bersikap tegas,”ucap Joni.
Dirinya mencontohkan, berdasarkan hasil laporan yang di keluarkan tahun 2022 lalu oleh Badan pemerikasaan Keuangan (BPK) Kaltim terdapat beberapa temuan hasil pekerjaan bidang infrastruktur yang tidak sesuai standar yang di tetapkan, sehingga berdampak terhadap kualitas pekerjaan dan menyebabkan kerugian keuangan daerah.
‘Kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang di rugikan yang pasti masyarakat kan, jadi saya harap ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya. (ADV/G-S08)
