G-Smart.id- Samarinda- Saat ini Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim sedang dievaluasi bersama Komisi II DPRD Kaltim, hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang meminta agar Perusda di Kaltim harus terbuka dalam hal penyampaian laporan kinerja maupun dana penyertaan modal yang berasal dari APBD Kaltim.
Dengan evaluasi tersebut, para legislator ingin ada perbaikan Perusda kedepannya. Perusda yang saat ini akan melaksanakan proses pemilihan Direksi baru yaitu Migas Mandiri Pratama (MMP), Melati Bhakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Ketenagalistrikan, Silva Kaltim Sejahtera (SKS), serta PT. Jamkrida masih belum memiliki Dirut secara definitif. Baharudin Demu berharap agar kedepan dapat kooperatif bersama Komisi II.
“Untuk Perusda kedepannya, kami di Komisi II berharap betul Direksi-direksi Perusda yang nanti terpilih bisa terbuka, sehingga kami tidak perlu lagi bertanya terus,” ujar Bahar sapaan akrabnya, Selasa (18/1/2021).
Selanjutnya Bahar mengharapkan bisa dapat semua data-data itu, terutama menyangkut penyertaan modal, lalu bagaimana penggunaan dan pemanfaatannya.
Dikatakan menurut Bahar, salah satu contohnya Perusda yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas) yang selama ini tidak pernah membuka data. Padahal sebelumnya Perusda itu sudah mendapat penyertaan modal kurang lebih sebesar Rp 160 miliar.
“Nah sampai sekarang itu penggunaannya penyertaan modalnya untuk apa kan masih belum jelas. Jangan simpang siur bahwa itu banyak yang macet atau perusahaan-perusahaan yang diajak kerjasama juga tidak jelas,” ucap legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Melihat permasalahan itu, dirinya secara tegas meminta agar Perusda tersebut menyampaikan dan membuka data peruntukan penyertaan modalnya.
“Kami minta rincikan secara baik, karena data itu tidak masalah dibuka. Karena itu kan duit APBD. Jangan sampai ada publik yang menjadikan masalah itu sebagai sengketa,” terangnya.
Alhasil, dalam evaluasi tersebut, kedepan Komisi II menargetkan agar bagaimana pemanfaatan dana penyertaan modal tersebut bisa berbanding lurus dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
“Harapannya kepada Direksi baru yang terpilih kedepan harus transparan, terutama tentang core bisnisnya yang sudah berjalan beberapa tahun ini terhadap dana-dana yang sudah disertakan lewat APBD,” tandasnya (ADV/GS/05).
