SANGATTA – G-SMART.ID – Menindaklanjuti audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim terkait pascabencana banjir wilayah Sangatta pada 29 Maret 2022 yang lalu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil VI Kutim, Bontang dan Berau yang tergabung dalam Tim Investigasi Bencana Banjir Sangatta mengadakan pertemuan dengan Pemkab Kutim, selasa (19/4/2022) di ruang Arau Sekretariat Kabupaten.
Anggota DPRD Kaltim yang hadir dalam pertemuan ini adalah Agus Aras, Sutomo Jabir, Safuad, Agil Suwarno, Ismail, Henry Pailan, Abdul Kadir Tappa dan Siti Rizky Amelia. Dalam Kegiatan ini yang memimpin Rapat Wakil Bupati Kasmidi Bulang didampingi Pj Sekda Yuriansyah.
Selain itu turut hadir Camat Sangatta Utara Hasdiah, Camat Sangatta Selatan Vita Nurhasanah, Plt Kadisdik Irma Yuwinda, Sekretaris Bappeda Noviari Noor, Sekretaris DLH Andi Palesangi dan OPD terkait lainnya. Hadir juga Ketua AMPB Alexander, Herlang Mapattiti, Habibi, H Sapri, Muhammad Jaya dan lainnya.
Dalam kesempatan ini politisi dari Partai Demokrat Agus Aras menyampaikan pihaknya merespon beberapa hal yang disampaikan AMPB beberapa waktu yang lalu, diantaranya banjir di Sangatta karena adanya sedimentasi sungai Sangatta.
“Tentu Daerah Aliran Sungai (DAS) ini menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltim dan setiap tahunnya ada dialokasikan anggaran untuk itu, walaupun belum maksimal. Kita ingin mendorong persoalan banjir ini merupakan bagian tanggungjawab kita semua, termasuk AMPB yang punya kepedulian agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti sekarang ini,” ujar Agus Aras.
Oleh karena itu dirinya melihat sedimentasi sungai Sangatta harus menjadi perhatian utama, namun penyebabnya bisa disebabkan beberapa faktor, salah satunya mungkin karena adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan yang ada dikawasan sekitarnya.
“Inilah yang perlu kita carikan solusinya, kami di DPRD bersepakat harus ada langkah-langkah solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya.
Agus Aras menambahkan, penanganan sungai Sangatta bisa berupa pengerukan atau normalisasi, bahkan mungkin sudetan yang perlu dilakukan, namun untuk jangka panjangnya perlu dipikirkan bagaimana disisi hulunya ada semacam bendungan untuk mengurangi air masuk kekawasan perkotaan.
“Selain itu, saran kami dibutuhkan penataan drainase secara menyeluruh dalam kota Sangatta,” kata ia.
Saat ditemui usai kegiatan Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan data yang sudah dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tergabung dalam tim investigasi Pemkab Kutim.
“Kita juga sudah menyampaikan data jumlah KK dan jiwa, sebanyak kurang lebih 80.000 jiwa yang terdampak. Dari sisi pendidikan juga sudah disampaikan dari sekolah PAUD sampai Sekolah SMA yang terdampak,” ujar Kasmidi.
Dirinya menambahkan, dalam rapat tersebut juga telah disampaikan hasil rapat koordinasi Tim Provinsi yang terdiri dari Dinas LH dan Dinas PU Provinsi Kaltim, Dinas LH dan Dinas PU Kutim, perusahaan dan dari akademisi yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pascabanjir.
“Harapannya, dengan banjir ini kita dapat mengambil langkah yang bijak, sehingga kedepannya diharapkam tidak terjadi lagi banjir, apalagi banjir besar yang luar biasa korban materil maupun korban sosial. Dengan koordinasi ini kita berharap antara Provinsi, Pusat dan Kabupaten bersama-sama melakukan program untuk menuntaskan korban banjir, apalagi anggota DPRD Kaltim yang hadir hari ini semuanya dari Dapil VI,” kata Kasmidi. (G-S02)
