G-Smart.id-Samarinda – Persoalan rendahnya serapan anggaran menjadi masalah yang banyak dievaluasi DPRD Kaltim di tahun 2021 ini. Bagaimana tidak, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kaltim memiliki persoalan yang serupa, yakni masih rendahnya serapan terhadap APBD Murni 2021 yang telah dikucurkan sebelumnya.
Belum lama ini, DPRD Kaltim mengambil langkah evaluasi terhadap sejumlah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Langkah itu diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui dan dikucurkan ke setiap dinas dan badan, benar-benar telah terserap dengan baik dan maksimal.
Akhir Juni lalu misalnya, DPRD Kaltim memanggil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan Pemprov Kaltim yang ada di instansi itu. Termasuk untuk membicarakan rencana kegiatan pada penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2021.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyampaikan, pemanggilan terhadap sejumlah OPD, termasuk Balitbangda, tidak lain dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di dinas dan badan terkait, secara khusus terkait serapan anggaran yang sudah mereka laksanakan.
“Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dari rapat dan pertemuan ini, juga untuk memberikan saran-saran serta target yang harus dicapai oleh pihak terkait, terutama di tengah rendahnya serapan APBD Murni 2021,” kata politisi Partai Golkar itu saat dijumpai belum lama ini.
Dari rapat itu sendiri, diakui Sarkowi, bahwa masalah umum yang dimiliki setiap OPD yakni terkait masalah perubahan sistem. Hal itu yang membuat mereka terhambat dalam merealisasikan belanja anggaran yang sudah dikucurkan ke masing-masing dinas dan badan. Namun masalah ini, sudah perlahan bisa rampungkan.
“Nanti kami undang lagi rapat untuk melihat progresnya. Dari rapat pertama ini seperti apa. Makanya tadi kami minta Balitbangda mengatasi kendala-kendala yang ada. Selama ini kan kendalanya dalam hal sistem. Satunya menggunakan Simda yang satu EESPD,” terang Sarkowi kepada awak media.
Perihal itu, Kepala Balitbangda Kaltim Abdullah Sani mengakui, realisasi yang dilakukan di instansi yang dia pimpin baru 50 persen. Namun hal itu semata-mata karena banyak kegiatan yang harus dilakukan dan ditambah perubahan sistem administrasi yang memperlambat eksekusi kegiatan.
“Kami memang agak terlambat, makanya dijelaskan dalam rapat. Karena kami memiliki 9 penelitian yang harus dilakukan dan belum tuntas. Kemudian ada kegiatan dan kajian-kajian lainnya yang juga belum terlaksana secara maksimal,” terang dia. (ADV/G-S06)
