G-Smart.id- Samarinda-Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan selama tahun 2020, ada beberapa target pemerintah yang tidak tercapai terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Ada beberapa rekomendasi yang akan kita sampaikan karena selama tahun 2020, ada target pemerintah yang tidak tercapai terkait dengan RPJMD dan RKPD.
“Hal ini karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mampu bekerja cepat dalam situasi pandemi.”ujar politis muda PKB Sutomo Jabir saat ditemui di Sekretariat PKB Kaltim Jalan Ir Juanda, Minggu (2/5).
“Kita anggap tidak cakap sehingga beberapa target tidak tercapai,” terangnya pada awak media.
Salah satu contoh kegagalan yang dimaksud politikus PKB tersebut karena pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat jauh dari rata-rata nasional.
“Sangat jauh secara drastis sekitar 2,85 persen di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.
Selanjutnya kata Sutomo, pemerataan pembangunan semakin lama dirasa makin timpang. Tahun 2021 malah makin melebar dan tidak tercapai.
Bahkan, saat pandemi sudah dialokasikan dana sebesar Rp 503 miliar. Namun, yang terserap tidak sampai 50 persen.
“Tidak sampai 50 persen, hanya 49 persen saja yang terserap,” paparnya.
Melihat beberapa hal tersebut, Sutomo beranggapan jika OPD tidak cepat tanggap. Sementara di sisi lain, masyarakat sudah sangat membutuhkan.
“Ada uang dan ada masyarakat yang membutuhkan, tapi tidak diapa-apakan. Memang ada yang salah dengan pengelolaan pemerintahan kita hari ini. Itu yang kita sinyalir,” tegasnya.
Lebih Jauh Sekertari Fraksi PKB Sutomo Jabir mengatakan di Tahun 2020 kemarin kaltim tercipta orang miskin baru lebih dari 10 ribu orang boleh dilihat dari dokumen LKPJ 6,1 persen triwulan satu, triwulan dua 6,85 persen.
“Kalau alasan pandemi bisa kita bandingkan dengan provinsi lain malah berkurang penduduk miskinnya,” kata Sutomo.
Lanjutnya seperti yang disampaikan Ketua Fraksi bahwa kita merekomendasikan beberapa OPD untuk di evaluasi tentu yang pertama bebicara masalah laju pertumbuhan ekonomi.
“Ini masalah ekonomi, ada apa dengan biro ekonomi yang membawahi perusda ? Perusda kita sudah lama carut marut tidak ada penyelasian yang notabene dibawah koordinator biro ekonomi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan perekonomian kita kedepan harus di evaluasi biro ekonomi yang bisa kemudian mengkoordinir semua potensi ekonomi sehingga untuk mengurai ketergantungan kita kepada minerbal.
“OPD yang direkomendasikan untuk dievaluasi yaitu biro ekonomi, BPKAD, Dinsos. tetapi bagi OPD yang bagus kinerjanya kita berikan Apresiasi atau reward,”tutupnya. (ADV/G-S05).
