Balikpapan- Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim melaksanakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Bapemperda DPRD kabupaten/kota se-Kaltim, Senin (23/5) di Hotel Platinum Balikpapan.
Ditemuai seusai acara, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyampaikan, bahwa Agenda ini bertujuan untuk mensinkronisasi produk hukum di daerah.
“Ini menjadi pertama kalinya dan akan ditindaklanjuti di masa mendatang, forum koordinasi ini digagas untuk mensinkronisasi produk hukum daerah. Perlunya sinkronisasi ini bila ada aturan yang berkaitan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim,” terangnya.
Dicontohkan Rusman, seperti adanya aturan tentang Alur Sungai Mahakam, maka ketika perda terkait itu dibuat tentu menjadi satu kesatuan dengan alur sungai yang berada disisi lain wilayah Kalimantan Timur.
“Begitupun jika ada Undang-Undang yang diberlakukan dan berkaitan dengan kabupaten/kota seperti lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja,” sebut Rusman.
Diterangkan Rusman, sejumlah kekhawatiran atas perubahan Perundangan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut yaitu dipermudahnya perizinan pemanfaatan sumber daya tanpa harus melalui pengkajian Amdal.
Selain itu, pemberian kewenangan yang berpusat pada Pemerintah Pusat, menimbulkan gejolak di masyarakat daerah karena merasa bahwa kewenangan penataan dan pemanfaatan Tata Ruang yang akan berimplikasi dengan konservasi lingkungan pemanfaatan sumber daya di daerah harusnya menjadi hak bagi pemerintah daerah.
Tak hanya itu, di sisi lain kekhawatiran akan terjadinya over eksploitasi yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah.
Agenda ini pun mendapat respon luar biasa dari peserta forum yang hadir, sejumlah pembahasan disampaikan dari perwakilan masing-masing daerah.
Sementara itu, hadir dan membuka acara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dalam sambutannya menerangkan tentang urgensi peran Bapemperda.
“Bapemperda memiliki peran luar biasa jika berbicara regulasi pembangunan, saya memberikan apresiasi terhadap peran aktif seluruh yang hadir dan mendukung kegiatan ini,” ungkap Samsun.
Ia pun berharap, dengan adanya forum ini, ke depan produk-produk hukum yang ada di daerah dapat mewadahi kepentingan masyarakat dan daerah itu sendiri. (G-S01).
