SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sedang mendapat sorotan oleh berbagai pihak terkait banyaknya Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) yang berdampak terhadap penyerapan anggaran yang tidak bisa di optimalkan untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah.
Salah satu penyumbang terbesar SiLPA di tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 1,7 trilun tersebut, terkait program perjalanan Dinas yang di alokasikan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang tidak bisa terserap secara maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim Yan, menyebut, hendaknya pemerintah sebelum melaksankan program dan kegiatan, sejak awal sudah mampu menghitung dan merencakan secara matang, termasuk mengantisipasi dampak apabila program tersebut tidak berjalan dengan baik.
“Maksud saya, rencakan sesuai dengan kemampuan, istilahnya, niat hati memeluk gunung tapi tangan tak sampai, jangan serakah,” ucap Yan
Menurut pengamatan Politisi dari Partai Gerindara ini, pembagian anggaran khususnya untuk perjalanan Dinas tidak sepenuhnya merata, karena masih ada beberapa PD yang mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan anggaran untuk biaya perjalanan Dinas.
‘Dalam sistem pemerintahan kan ada tahapan perencanaan, jangan rencananya bagus, tapi dalam prakteknya tidak di laksanakan, ini dampaknya kan jadi mubazir, dan perlu di ingat, SiLPA ini merugikan masyarakat, karena mereka harus menunda lagi untuk bisa menikmati hasil pembangunan. ” ungkap Yan.
