SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengikuti rapat evaluasi dan pengendalian harga bahan pokok nasional yang di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/02/2023).
Acara yang digelar secara daring (online) ini dan berlangsung di ruang Media Center Diskominfo Staper dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Zubair didampingi unsur terkait mulai dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zaini, Kepala Bidang ekonomi Setkab Vita Nurkhasnah, perwakilan Forkopimda serta undangan lainya.
Ditemui usai kegiatan, Zubair menjelaskan rapat kali ini guna membahas kenaikan harga bahan pokok penting yang di sebabkan adanya inflasiasi, dengan mengambil Sampel (contoh) daerah di Indonesia yang memiliki nilai inflasi yang terendah dan tertinggi.
“Walupun mengalami fluktuasi (Naik turun), kita (Kutim) masih kategori aman karena masih di bawah nasional, yakni di bawah 5 persen,” ujarnya.
Adapun jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan , Zubair yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi ini membeberkan, meliputi beras medium, bawang putih, daging cabai besar serta minyak goreng.
“Namun kenaikan itu masih dalam kondisi normal dalam kisaran Rp 500 hingga Rp 2000,” imbuhnya.
Secara umum, Zubair mengatakan, hampir seluruh wilayah di Indonesia merasakan dampak adanya inflasi, khusunya di sektor transportasi dan perawatan pribadi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat khusunya pelaku usaha.
“Selain adanya kenaikan biaya transportasi juga di sebabkan adanya produksi barang yang mulai terbatas,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahanya mengatakan, berdasarkan data yang di sampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat angka inflasi secara nasional di bulan Januari turun menjadi 5,28 persen yang sebelumnya di Desember 2022 sebesar 5,51 persen.
“Inflasi kita turun sangat signifikan sekali, dan bapak Presiden (Joko Widodo) merespon sangat baik serta mengapresiasi dan ini berkat kerjasama yang baik antara tim pengendali inflasi pusat dan daerah,” ujarnya. (G-S08)
