Komisi IV DPRD Kaltim telah mengadakan pertemuan dengan Forum Guru Lolos Passing Grade (FGLPG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kaltim, untuk membahas kejelasan mengenai penempatan guru yang telah lulus passing grade pada tahun 2021.
Rusman Ya’qub, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa proses penempatan guru yang lulus passing grade ini bukan perkara mudah. Karena setelah lolos, para guru ini masih menantikan kepastian penempatan mereka. Penyebabnya, proses perekrutan dan penempatan PPPK sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menerima hasilnya.
Ketika diwawancarai lebih lanjut, Rusman berkomentar, “Sistem saat ini memang membingungkan. Kami di daerah ingin membantu, namun tangan kami terikat dengan regulasi pusat. Harapannya, kedepannya bisa ada kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.”
Salah satu tantangan utama dari perekrutan guru PPPK tahun 2021 adalah ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan penempatan mereka di sekolah. Sehingga, terjadi fenomena di mana seorang guru yang sebelumnya mengajar di satu sekolah, setelah lulus PPPK, justru ditempatkan di sekolah lain yang mungkin tidak membutuhkan keahlian matapelajaran yang ia miliki.
Rusman menegaskan perlunya evaluasi sistem penempatan ini. Menurutnya, solusinya ada pada data inputan Dapodik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap sekolah. Kendala lainnya adalah distribusi guru yang tidak merata, banyak guru matpel yang terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara sekolah di daerah pinggiran kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu.
Dari pihak FGLPG Kaltim, Ketua Andreas Datong Tukan menyatakan bahwa mereka telah berupaya keras mendapatkan kepastian penempatan. Dalam sebuah wawancara, Andreas mengungkapkan, “Kami berjuang untuk hak-hak kami. Banyak guru yang telah berdedikasi bertahun-tahun dan berharap dengan status PPPK ini bisa mendapatkan kejelasan masa depan.”
Dari 130 guru yang lulus passing grade, sebagian telah mendapatkan penempatan pada tahun 2022, sedangkan 105 guru lainnya masih menunggu kepastian. Andreas berharap bahwa para guru ini dapat ditempatkan sesuai dengan domisili asal mereka, agar tidak ada kebutuhan untuk relokasi ke daerah lain. (ADV/GS-M)
