SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Sangatta sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui rapat evaluasi yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam evaluasi tersebut, DPMPTSP melibatkan Dinas Perkim, Dinas PUPR, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Imigrasi, serta sejumlah tenant layanan lainnya untuk membahas operasional dan tingkat kunjungan masyarakat ke MPP.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya PTSP, Muhammad Yani, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan lapangan, masih terdapat beberapa loket pelayanan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Dari hasil evaluasi, ada sejumlah tenant yang kunjungannya masih rendah, bahkan ada yang dalam satu hari tidak menerima pengunjung. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi,” jelasnya, Senin (29/12/2025).
Melihat kondisi tersebut, pihak pengelola MPP menyiapkan langkah tindak lanjut berupa penguatan informasi layanan kepada publik. Mulai Januari 2026, DPMPTSP akan menggencarkan promosi melalui berbagai kanal komunikasi.
Yani menyebutkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kutim serta memasang media promosi di sejumlah titik keramaian kota.
“Kami akan memasang banner dan baliho di lokasi strategis agar masyarakat mengetahui bahwa berbagai urusan administrasi bisa diselesaikan di MPP,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan MPP dirancang sebagai solusi integrasi layanan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
“Melalui MPP, pengurusan izin maupun dokumen lain cukup dilakukan di satu tempat. Tujuannya untuk memangkas waktu, biaya, dan mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap, penguatan sosialisasi tersebut dapat mendorong pemanfaatan MPP secara lebih luas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur. (IR)
