SANGATTA- Anggota DPRD Kutim, Sobirin Bagus angkat bicara terkait lambanya realisai penyerapan anggaran terutama melalui skema Multyears contrac (MYC) yang di gagas oleh pemerintah Daerah di sebabkan lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga berdampak terhadap progress pembangunan yang sudah di ditetapkan.
“Harusnya pemerintah berhitung, sedari awal harus punya perencanaan yang matang, setelah itu lakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan,” ujarnya.
Politisi senior dari PKB ini meminta, instansi terkait yang menjadi penanggung jawab pelaksana pembangunan, bisa turun ke lapangan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.
“Stekholder di sini (Kutim), Bupati atau Wakil Bupati , kalau memang beliau berdua sibuk, setidaknya kepala Dinas lah yang turun, untuk melihat sejauh apa proyek ini di bangun, kita sudah banyak menggelontorkan ratusan milyar dana untuk pembangunan, ini harus di kontrol, sehingga, kalau di kontrol setiap hari, progress akan baik,” pinta Sobirin biasa ia di sapa.
Selain itu, program MYC yang menelan anggaan kurang lebih Rp 1,3 triliun ini akan menjadi salah satu tolak ukur kinerja yang di lakukan oleh pemerintah daerah, terhadap program pembangunan yang sudah di janjikan kepada masyarakat.
“Multyears ini kan sudah ada kontrak, tapi kalau tidak bisa running well (berjalan dengan baik) kan sayang, dampaknya kan jadi SiLPA, dampaknya nanti kalau kita minta anggaran di pusat, tidak di setujui, karena tidak bisa melaksanakan,” kata Sobirin. (Adv/g-s08)
