SAMARINDA – Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, memberikan tanggapan terkait kasus pemerasan yang menyeret nama Ketua KPK, Firli Bahuri. Samsun menekankan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat tinggi, harus taat hukum.
Kasus yang menimpa Firli Bahuri, yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, telah menjadi sorotan publik.
“Setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus mematuhi hukum dan aturan yang ada,” kata Samsun saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim usai Rapat Paripurna Ke-42 DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023).
Samsun juga berharap agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. “Kita harus menjaga agar tidak ada pelanggaran hukum atau perubahan hukum yang merugikan,” ujarnya.
Menurut Samsun, semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus taat pada aturan hukum yang berlaku. “Itu termasuk aparat penegak hukum, yang harus menjadi contoh dalam kepatuhan hukum,” tutupnya. (ADV/GS-M)
