SANGATTA- Usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di halaman kantor Sekretariat Kabupaten, Bupati Ardiansyah Sulaiman kembali melanjutkan agenda kerja untuk melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kutai Timur periode 2024-2029 di ruang Meranti , Kantor Bupati, Sabtu(01/06/2024).
Usai melantik , Bupati Ardiansyah Sulaiman yang hadir mengenakan baju adat khas Kutai Takwo mengatakan, FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
“Kita ketahui bersama Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup hetrogen, baik dari suku, adat, budaya dan agama, oleh karenaitu, FPK ini merupakan arena untuk menjalin hubungan erat diantara sesame anak bangsa, yang bisa kita lihat dari susunan pengurus yang masuk dalam organisai FPK, berasal dari berbagai etnis yang ada di Kutim,” ujarnya di hadapan Ketua FPK Kutim Abdul Kader, perwakilan Forkopimda serta undangan lainya.
Pembauran kebangsaan saat ini, menurut pria berkacamata ini menjadi amat penting. Hal itu bisa di lihat dari keadaan di tengah masyarakat saat ini, melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan mudahnya masyarakat terprovokasi dan termakan isu-isu yang menyesatkan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara terutama juga disebabkan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, yang menyebabkan arus informasi dan komunikasi yang mudah dan cepat.
“Oleh karena itu, pembauran kebangsaan harus terus digelorakan dan diperjuangkan secara sungguh- sungguh, sehingga dapat menekan konflik dan potensi konflik yang terjadi,” ujarnya
FPK sendiri sendiri, sambung Bupati Ardiansayah, mempunyai peranan strategis dalam menjaga persatuan dalam kebhinnekaan. Kabupaten Kutim sendiri juga sudah sejak zaman dahulu di ketahui, terbiasa dengan perbedaan suku, etnis namun tetap dapat berdampingan dengan damai. Dan itu bukan slogan tapi terbukti dalam kehidupan dan bisa di rasakan oleh masyarakat hingga saat sekarang ini.
“Kehadiran FPK sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusifitas ditengah masyarakat yang sangat rentan terhadap konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar,” ucap Bupati.
Terkahir, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada segenap pengurus dan anggota FPK yang berjumlah 19 orang tersebut, untuk dapat berkomitmen dan menjalankan tugasnya dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan,serta menajdi bagian penting untuk ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Kutim. (adv/g-s08)
