Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komitmen ini tercermin dalam peluncuran website PPID yang terintegrasi untuk mempermudah akses informasi di tingkat desa, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Diskominfo Staper, Ronny Bonar H. Siburian, menjelaskan bahwa keberhasilan ini berkat penerapan sistem terintegrasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan lebih mudah dan transparan.
“Kami telah mengembangkan website untuk PPID di tingkat desa dan kecamatan yang terhubung satu sama lain. Ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa hambatan,” ungkap Ronny
dalam wawancara usai membuka pelatihan jurnalistik bagi perangkat daerah di Hotel Teras Belad, Selasa (3/12/2024).
Berkat inovasi yang dilakukan, Kutai Timur kini masuk dalam lima besar daerah dengan pengelolaan PPID terbaik di Kaltim. Ronny mengungkapkan rasa optimisnya untuk terus meningkatkan posisi tersebut.
“Kami berharap dapat meningkatkan peringkat ini ke tiga besar. Dengan sistem yang sudah terintegrasi dan dukungan dari berbagai pihak, kami yakin target ini dapat tercapai,” ujarnya.
Salah satu langkah inovatif yang memperkuat posisi Kutai Timur adalah penyelenggaraan PPID Award. Program ini memberikan penghargaan kepada pengelola PPID yang berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam melayani masyarakat.
“PPID Award adalah salah satu keunggulan kami. Di Kalimantan Timur, hanya ada dua daerah yang memiliki penghargaan ini, yaitu Kutai Timur dan Kota Bontang. Melalui penghargaan ini, kami mendorong kompetisi sehat antar pengelola PPID di tingkat desa, kecamatan, dan OPD,” terang Ronny.
Ronny juga menekankan pentingnya mengelola PPID secara profesional sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keterbukaan informasi publik.
“PPID adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, kami tidak hanya menyediakan informasi yang akurat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” jelasnya.
Untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan pengelolaan informasi publik, Diskominfo Kutim berencana untuk terus mengembangkan sistem PPID melalui pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi.
“Kami ingin menjadikan Kutai Timur sebagai pelopor dalam pengelolaan informasi publik yang transparan dan akurat. Dengan kerja sama yang solid, kami percaya dapat mewujudkan pelayanan PPID yang lebih baik ke depan,” tutup Ronny. (adv/ar)
