G-Smart.id- Samarinda- Bertambahnya setiap hari pasien terpapar Covid-19 di Kaltim menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yakub. Tercatat Hari ini, senin (01/02) sebanyak 366 kasus masyarakat yang positif Covid- 19.
Politisi dari PPP ini mengatakan bahwa yang di lakukan Komisi IV adalah memonitor dan mendorong pemerintah dalam penanganan itu tidak hanya sekedar dibidang kesehatan, tapi dirinya menilai Pemerintah sangat terfokus pada penangan Covid-19.
Oleh sebab itu Rusman mengatakan penanganan pandemi ini mestinya dari hulu sampai ke hilir yang dibicarakan jadi menurutĀ penilaian Komisi IV penerapan protokol kesehatan itu tidak subtansial, bukan subtansinya seolah- olah kalau sudah menyiapkan Fasilitas Protokol kesehatan itu sudah diangap melaksanakan prokes.
“Padahal yang diperlukan secara subtansial itu adalah kepatuhan dan ketaatan publik dalam menerapkan Prokes, contoh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan” Urainya saat di temui di ruang Komisi IV, Senin (01/02).
Dirinya menambahkan memang diberbagai tempat dibuka fasilitas tempat cuci tangan beserta hand sanitizernya tetapi ketaatan penguna atau pengunjung dalam pelaksanaannya sangat minim yang kelihatan cuma pemakaian maskernya itupun kadang tidak tertib juga tidak konsisten.
“Tidak ada artinya disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer tapi tidak digunakan untuk apa, itu menunjukan bahwa betapa rendahnya ketaatan kepatuhan publik kita,”ungkapnya.
Lantas pertanyaannya kenapa kepatuhan pablik itu rendah, karena ini akibat lemahnya sosialisasi Pemerintah terhadap Prokes, bagi Pemerintah yang penting sudah bikin sepanduk tempel, spanduk pamflet diangap sudah bekerja.
“Kita pernah lihat tidak, ada dari instansi Pemerintah yang betul-betul bekerja secara All out dari gang ke gang dari kampung ke kampung masuk memberikan penyuluhan, sosialisasi Prokes,”tanyanya
Ditambahkannya, dulu jaman orde baru yang namanya Depertemen Penerangan ada siaran keliling, sekarang yang keliling hanya tentara dan polisi yang melakukan itu.
“Coba lihat kantor pemerintahan mana yang didalam kantor itu menyiarkan terus menerus himbauan Prokes, kecuali kantor Dandim, Korem,kompi dan kantor polisi, selebihnya tidak ada.”ungkapnya.(ADV/GS-05).
