G-Smart.id-Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi fokus untuk menangani kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah pelosok. Misalnya ada di Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurut Makmur, ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah itu masih sangat terasa. Masih banyak desa yang belum tersetrum listrik 24 jam. Layanan air bersih dari PDAM yang belum ada. Sulitnya mengakses layanan kesehatan yang baik, selain jaraknya yang jauh. Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang minim juga jadi soalnya. Hingga buruknya layanan infrastruktur jalan itu sendiri.
“Program pembangunan yang sudah disusun, baik itu dalam APBD murni maupun APBD Perubahan, juga harus benar-benar terarah. Harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Agar bisa tepat sasaran dan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah memang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat,” serunya saat dihubungi akhir pekan kemarin.
Sebagai provinsi yang kaya akan hasil sumber daya alam, sambung dia, akan sangat menyedihkan ketika masih banyak masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Kaltim yang justru belum dapat menikmati hasilnya dengan baik. Masih banyak masyarakat yang harus berjuang menerangi malam hanya dengan lilin atau lampu teplok.
“Tugas pemerintah provinsi sekarang adalah bagaimana membangun pemerataan dan keadilan pembangunan. Menghilangkan ketimpangan sosial dan pembangunan itu sendiri. Caranya, dengan membenahi infrastruktur. Dari membuka akses jalan antar kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kampung,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, tujuannya tidak lain adalah demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mangakses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau akses infrastruktur dibuka dengan cepat, maka akan semakin cepat pemerintah mewujudkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kaltim.
Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tentunya sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Tanpa adanya itu, menurutnya, akan sangat sulit mewujudkan pemerataan pembangunan di Kaltim. Mengapa demikian, karena dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pemerintah bisa saling memberikan dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan di masyarakat.
“Misalnya, apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten, dan kota, kalau ada komunikasi dan koordinasi yang baik, maka bisa dilakukan pemetaan. Supaya, pembangunan yang dilakukan provinsi, kabupaten, dan kota juga bisa saling bersinergi,” katanya. (ADV/G-S06)
