SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun di akhir tahun anggaran 2023. Hasanuddin mengkritik kurangnya efektivitas dalam perencanaan anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan fiskal yang perlu segera ditangani.
“Kita perlu memahami bahwa Silpa yang besar tidak hanya menunjukkan kelebihan dana, tetapi juga ineffisiensi dalam eksekusi anggaran,” ujar Hasanuddin dalam wawancara. Ia menambahkan bahwa perlu ada perubahan signifikan dalam cara pemerintah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa rencana kerja dan visi-misi jangka panjang belum disusun dengan matang, mengakibatkan banyak program pemerintah yang tidak berjalan efektif. “Ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa lebih optimal,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dan legislator dalam mengawasi pengelolaan anggaran. “Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan yang diprogramkan,” tuturnya.
Dalam menutup pernyataannya, Hasanuddin berharap pemerintahan gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk mereformasi pengelolaan keuangan, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. “Perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah harus segera diimplementasikan,” pungkasnya. (GS-M)