Sangatta – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menegaskan legalitas perusahaan dan pemenuhan hak masyarakat harus ditelusuri secara bersamaan dalam penyelesaian persoalan lahan antara PT NIKP dan warga Kecamatan Rantau Pulung. Kepemilikan izin operasional perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memastikan hak masyarakat yang terdampak telah diselesaikan sesuai ketentuan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan dalam mediasi antara DPRD, pihak perusahaan, dan masyarakat yang dipimpin Jimmy, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, muncul informasi bahwa izin usaha perusahaan telah dimiliki sejak 2007 dan masih berlaku. Namun, Jimmy menilai keberadaan izin tersebut perlu dikaji bersama persoalan penguasaan dan pembebasan lahan masyarakat.
Menurut dia, kejelasan perizinan dan penyelesaian hak warga merupakan dua aspek berbeda yang harus dipastikan melalui penelusuran dokumen dan pemeriksaan kondisi di lapangan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan wilayah yang disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi. Untuk memastikan statusnya, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi serta instansi teknis yang membidangi pertanahan dan tata ruang.
Penelusuran diperlukan untuk mengetahui riwayat pemanfaatan lahan, status kawasan, serta ketentuan yang berlaku terhadap wilayah yang dipersoalkan.
Selain itu, DPRD meminta pembenahan administrasi perusahaan, termasuk dokumen yang berkaitan dengan manajemen sebelumnya, PT GAWI, dokumen perizinan, serta wilayah yang disebut bersinggungan dengan KNC dan EMC.
Jimmy mengatakan, seluruh dokumen perlu dibuka dan dicocokkan agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai batas wilayah maupun status penguasaan lahan.
DPRD juga meminta perusahaan bersikap kooperatif dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Sementara itu, masyarakat diharapkan melengkapi data dan bukti terkait lahan yang diperjuangkan.
Jimmy menegaskan, penyelesaian persoalan harus didasarkan pada data dan ketentuan hukum, bukan keterangan sepihak. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kejelasan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Melalui koordinasi lintas instansi dan kelengkapan dokumen dari kedua pihak, DPRD berharap mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang adil serta tidak merugikan masyarakat maupun perusahaan. (adv/bb)
