G-Smart.id-Samarinda – Pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim tahun 2021 sudah di depan mata. Namun, serapan anggaran yang telah dialokasikan di APBD Murni 2021, justru masih jauh dari penghliatan alias serapannya masih sangat rendah.
Rendahnya serapan APBD Kaltim 2021 yang baru diangka 20 persen sampai akhir Juni lalu, membuat DPRD Kaltim cukup khawatir. Karena serapan APBD Murni 2021, menjadi acuan penting dalam membahas dan menyusun APBD Perubahan 2021. Semakin rendah serapan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka tentu akan menyulitkan dalam menyusun program selanjutnya.
Bercermin dengan hal itu, Komisi III DPRD Kaltim pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim belum lama ini. Tujuannya tidak lain untuk mengevaluasi serapan anggaran, baik di Bappeda Kaltim maupun di OPD lainnya, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, di tengah persiapan pembahasan APBD Perubahan 2021, pihaknya memang sedang gencar memanggil dan mengevaluasi setiap kinerja dari OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Evaluasi ini sendiri menurutnya, bertujuan untuk memastikan penganggaran nantinya tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang belum terserap anggarannya.
“Iya, beberapa hari lalu, kami memang ada memanggil Bappeda Kaltim. Pemanggilan itu bersamaan dengan Balitbagda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kaltim. Kami mencoba melakukan evaluasi atas serapan anggaran di kedua instansi itu, termasuk dinas dan badan lainnya,” kata Sarkowi saat dijumpai beberapa hari lalu.
Dia menyampaikan, bahwa lambannya serapan anggaran oleh OPD, hampir semuanya sama, yakni terkait masalah sistem. Namun masalah itu telah diselesaikan. Maka Pemprov Kaltim dituntut untuk gerak cepat dalam mengeksekusi kegiatan. Sehingga harapannya anggaran akan terserap dengan maksimal.
“Nanti dilihat kendalanya apa lagi. Harus gerak cepat. Kami harapkan progresnya segera cepat terserap. Supaya pada saat pembahasan APBD Perubahan 2021, sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa terganjal rendahnya serapan anggaran di setiap OPD,” tuturnya.
Kendati demikian, nantinya alokasi anggaran yang sudah dikucurkan berakhir menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), maka setidaknya menurut Sarkowi, Silpa itu dikarenakan benar-benar ada penghematan dari program yang dijalankan. Bukan dikarenakan adanya program yang tidak dapat dilaksanakan atau mepetnya waktu pengerjaan. “Kalau seperti itu, kan kinerjanya patut dipertanyakan,” katanya.
Senada, Sekretaris Bappeda Kaltim Charmarijaty mengakui, pihaknya pun mengalami kendala yang sama mengenai permasalahan sistem administrasi. “Secara keseluruhan, serapan anggaran masih kecil, tapi aktivitas fisiknya sudah banyak. Bappeda tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik hanya terkendala masalah administrasi,” ujarnya. (ADV/G-S06)
