G-Smart.id-Samarinda – Kendati Pemprov Kaltim telah mengantongi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan APBD 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Namun hal itu tindak lantas membuat DPRD Kaltim duduk diam menerima begitu saja hasil tersebut.
Sesuai data yang didapatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, bahwa masih ada sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Kaltim atas laporan keuangan Pemprov Kaltim 2020. DPRD Kaltim, memiliki kewajiban untuk mengawal lebih lanjut apa yang menjadi catatan BPK tersebut.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim Sigit Wiwobo kala dijumpai belum lama ini, menyampaikan, bahwa pihaknya memang sedang melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2020.
Di antara laporan yang menjadi catatan itu, yakni berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP), pencatatan aset daerah yang masih buruk, laporan keuangan perusahaan daerah (perusda) yang perlu dibenahi hingga dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Beberapa hal itu diakui Sigit masih menjadi masalah yang berulang kali ditemukan setiap tahunnya.
“Dari hasil koordinasi Banggar DPRD Kaltim dengan BPK RI, serta BPK Perwakilan Kaltim beberapa waktu lalu, memang masih ada sejumlah catatan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim. Dan memang di situ dikatakan wajar tanpa pengecualian atau WTP, tetapi ada catatan-catatan terkait aset, perusda, silpa dan sebagainya,” jelasnya.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim ini menambahkan, atas sederet catatan itu, DPRD Kaltim mengharapkan agar pemprov serius melakukan perbaikan. Artinya, WTP yang didapatkan Pemprov Kaltim, tidak hanya sekadar mendapatkan pengakuan di atas kertas dari BPK RI atau BPK Perwakilan Kaltim. Melainkan, memang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan secara menyeluruh.
“Harapannya, dengan mendapatkan WTP, maka seluruh pelaksanaan pembangunan di Kaltim benar-benar telah berjalan dengan baik dan semestinya. Dengan begitu, manfaat atas pelaksanaan pembangunan dari pemerintah juga benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV/G-S06)
