G-Smart.id – Sangatta – Kesejahteraan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di lingkungan Pemkab Kutim mendapat angin segar. Di mana, seluruh tenaga kontrak ini akan mendapat jaminan tambahan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
Jika biasanya TK2D hanya dicover BPJS Kesehatan saja, kali ini Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyebut akan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja.
Dia juga menuturkan, jika pemerintah telah menganggarkan tenaga kontrak itu supaya meraih jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang ditarget mulai tahun mendatang.
“Kita ada anggaran Rp 1 miliar di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk BPJS ketenagakerjaan TK2D. Karena kalau kesehatan mereka sudah terlebih dahulu tercover,” ungkapnya.
Sebelumnya, harapan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memang diinginkan oleh ribuan TK2D di Kutim. Untuk diketahui, kini jumlah tersebut mencapai 7092 orang.
Tidak hanya itu, ia juga memberikan jaminan BPJS kesehatan bagi seluruh aparatur perangkat desa yang berjumlah 1339 orang. Hal ini kata dia merupakan kebutuhan mendesak yang menjadi skala prioritas.
Saat ditemui Kasmidi menyebut jaminan itu tidak hanya untuk pegawai desa saja, melainkan menjamin seluruh keluarga yang bersangkutan.
“Pemberian BPJS Kesehatan ini sebenarnya sudah diproses dari sebelum saya cuti. Saat saya mulai bekerja kembali, maka saya berikan hak semua pemerintah desa dan masing-masing keluarganya,” ujarnya.
Anggaran jaminan kesehatan untuk aparatur desa ini merupakan program nasional yang dibiayai APBN namun disubsidi APBD yang masuk melalui ADD. Penyediaan anggaran pun saat ini menurutnya sangat mumpuni, hanya saja sejumlah desa belum menyetor data.
“Memang belum semua desa dicover BPJS Kesehatan, uang ada tapi data belum lengkap. Kami masih minta setiap desa menyetor datanya sebelum akhir tahun ini,” tandasnya.
Lebih lanjut, kata Kasmidi, tidak hanya perangkat desa saja, namun pemerintah juga telah menjamin BPJS Kesehatan untuk seluruh tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dengan nominal anggaran Rp 11 miliar di dinas kesehatan.
“Kami ingin memberi pelayanan maksimal pada masyarakat, termasuk memberikan kepastian kesehatan dengan memberi angsuran, kami juga sudah MoU, ini memang selalu dilakukan rutin,” jelasnya. (G-S03)
