G-Smart.id -Samarinda – Dampak aktivitas tambang batu bara di Kutai Kartanegara khususnya di kecamatan Sangasanga membuat warga dari beberapa RT di Kelurahan Sangasanga Dalam geram dan melakukan penolakan. Mulai dari melakukan unjuk rasa hingga menghadang truk pengangkut batu bara.
Maraknya tambang batu bara di Kelurahan Sangasanga Dalam, Kukar semakin meresahkan warga, tak hanya dikepung lubang eks tambang, pemukiman warga juga sering terkena dampak banjir maupun debu akibat dari rusak lingkungan tersebut.
Melihat banyaknya keresahan warga, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu berharap pemerintah jangan diam menghadapi masalah pertambangan ilegal di Sangasanga.
“Aksi protes yang dilakukan warga ini sebenarnya pemerintah harus merespon dengan cepat. Kalau pemerintah merespon, perusahaannya juga akan merespon terkait dampak tambang tersebut,” ujar Bahar saat dikonfirmasi, kamis(1/7).
Ketika rakyat menolak pertambangan, seharusnya jangan dipaksakan tetap menambang. Apalagi Bahar melihat banyak dampak buruk yang sudah dirasakan warga.
Legislator dari Dapil Kukar, Baharuddin Demmu mengingatkan jika terjadi penolakan warga, seharusnya pada saat membuat izin perusahaan ditegaskan larangan untuk menambang.
“Jikalau terjadi dampak kerusakan disekitar pemukiman masyarakat para pelaku tambang atau perusahaan tidak peduli juga. Jangan memikirkan kelangsungan hidup perusahaan, tapi fikirkan juga masyarakat yang hidup disekitar tambang. Rakyat dibikin susah saja. Minimal Kementrian ESDM atau Dinas ESDM duduk bersama,” bebernya.
Secara tegas Baharuddin Demmu, berharap agar seluruh masyarakat Kaltim yang terkena dampak pertambangan juga melakukan penolakan. Dirinya menilai akibat pertambangan semakin banyak infrastruktur jalan yang rusak.
“Kita bingung juga, seolah-olah perusahaan itu malah jadi bosnya pemerintah, bukan lagi berpedoman yang mendudukan mereka itu adalah rakyat,” tegasnya.
Ditanya mengenai rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawas pertambangan dari DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan jika dirinya tidak ingin terlibat dalam pansus. Dikarenakan ia menilai jika sudah banyak rekomendasi dari DPRD Kaltim yang tidak mau didengar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Kalau rekomendasi itu didengar semua, saya pasti salah satu orang yang mendorong dibentuknya pansus. Tapi apa faktanya ? Dulu pansus anak lubang tambang rekomendasinya enggak dijalankan juga sama pemerintah,” tutupnya. (ADV/G-S05).
