G-Smart.id-Samarinda – Keseriusan Pemprov Kaltim dalam merealisasikan seluruh perencanaan pembangunan yang telah dianggarkan di APBD Kaltim 2021 terus ditunggu. Tidak terkecuali oleh para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kaltim. Lantaran, rendahnya serapan APBD 2021, membuat laju pembangunan di masyarakat pun ikut tertahan.
Pernyataan itu salah satunya datang dari Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengingatkan, agar Pemprov Kaltim mempercepat realisasi APBD Kaltim. Semua yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran, pun diminta untuk segera diselesaikan.
Apa yang diminta Samsun ini sendiri bukan tanpa alasan yang kuat. Hingga dengan Juni 2021, serapan anggaran pembangunan baru sekitar 20 persen. Sementara waktu yang tersisa hingga dengan kini hanya sekitar 6 bulan lagi untuk melaksanakan pembangunan. Artinya, jika tidak disegerakan direalisasikan, maka akan terjadi kejar-kejaran pembangunan.
Jika sampai itu terjadi, tentunya yang sudah barang pasti akan timbul, yakni semrawutnya pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Terlebih lagi, tidak sedikit dari belanja pembangunan infrastruktur yang sudah dialokasikan, memiliki porsi pembangunan yang terbilang besar. Karena ada proyek pembangunan jalan di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim.
“Apabila serapan APBD 2021 masih seperti ini, maka akan sangat berpotensi menyebabkan silpa. Karena ada batasan-batasannya. Apalagi ini sudah mau akhir Juni, serapannya belum 20 persen. Ini yang harus diwaspadai. Kami minta kepada instansi teknis untuk lebih menggenjot serapan anggaran,” imbuh Samsun belum lama ini.
Menurutnya, saat ini sudah tidak ada waktu untuk saling menyalahkan satu sama lain. Hal terpenting adalah bagaimana semua masalah yang menghambat serapan anggaran dapat segera diselesaikan. Kemudian aturan-aturan dari pemerintah pusat yang dinilai memperlambat, maka sebaiknya segera dikonsultasikan. Agar ada jalan keluar yang didapatkan.
“Jangan kita hanya terjebak dalam permasalahan-permasalahan administratif. Permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa saja dicarikan inovasinya. Yang kasian itu siapa? ya rakyat. Tidak dapat menikmati hasil APBD-nya. Intinya ini uang rakyat. Kita hanya diserahkan untuk mengelola. Dari rakyat kembalinya ke rakyat,” tegasnya. (ADV/G-S06)
