G-Smart.id-Samarinda – Lambannya penyerapan APBD Kaltim 2021 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim turut dikritik oleh anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowy V Zahri. Imbas lambatnya belanja pembangunan itu, membuat pembangunan di masyarakat menjadi mandek. Apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kepada awak media, politikus Partai Golkar ini memaparkan, kalau masih ada lumayan banyak pekerjaan yang belum dilelang sejumlah instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Dari total 640 paket pekerjaan yang sudah dialokasikan anggarannya, sebanyak 283 paket kegiatan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim.
“Berdasarkan data yang kami miliki dari perencanaan anggaran yang dibuat di APBD 2021, untuk DPUPR Kaltim ada sekitar 70 paket yang belum terlelang. Jadi dari 283 paket yang ada, yang sudah dilelang sekitar 213 paket,” ungkap Syarkowi saat dijumpai awak media, Selasa (15/6/2021).
Lebih lanjut dia memaparkan, kebanyakan dari program pembangunan yang baru dilelang DPUPR Kaltim, merupakan program pembangunan yang sudah lama diusulkan dan dinantikan oleh masyarakat. Dia mencontohkan, yakni pembangunan jalan provinsi yang ada di Tenggarong Seberang dari Patung Lembuswana menuju ke Sebulu dengan total anggaran Rp54 miliar. Kegiatan tersebut baru terlelang di bulan Juni.
“Jadi dari awal tahun memerlukan waktu 6 bulan untuk kegiatan lelang kegiatan tersebut. Seharusnya, jika pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan lebih cepat, semua dokumen yang dibutuhkan disediakan sejak awal, saya yakin proses lelangnya bisa lebih cepat. Dan manfaat dari pembangunan itu dapat dirasakan segera oleh masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pelaksanaan lelang kegiatan proyek pemerintah harus dilaksanakan pada awal tahun. Karena hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terutama di tengah upaya perbaikan dan pemulihan terhadap anjloknya ekonomi sebagai imbas pandemi. “Maka dari itu, kami sampaikan kepada pemerintah agar program-program pembangunan dapat segera dilaksanakan,” serunya.
Kendati demikian, Sarkowy mengakui, lambatnya penyerapan APBD di DPUPR Kaltim disebabkan beberapa kendala. Diantaranya karena adanya perubahan regulasi mengenai persiapan administrasi kegiatan. Ini yang memicu proses lelang menjadi ikut molor. “Kami harapkan ini bisa segera diselesaikan. Dan masalah administrasi ini, kalau sejak awal OPD siap, pasti cepat saja kok,” tandasnya. (ADV/G-S06)
