Sangatta – Pemerataan posko penanggulangan bencana hingga tingkat desa dinilai penting untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun banjir di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kesiapan masyarakat di wilayah terdepan menjadi salah satu faktor penentu dalam menghadapi bencana, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan penguatan posko di tingkat desa perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain mendukung kesiapan petugas, keberadaan posko juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan penanganan awal sebelum bantuan dari ibu kota kabupaten tiba.

“Tadi di dalam rapat juga sudah disampaikan terkait upaya memperkuat posko-posko yang ada di tingkat desa. Bahkan, poskamling pun akan dilibatkan untuk ikut menjaga lingkungannya agar pencegahan musibah bisa dilakukan sedini mungkin sebelum membesar,” jelas Jimmi.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mengoptimalkan kembali fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Selain menjaga keamanan lingkungan, kegiatan ronda warga dapat dimanfaatkan untuk mengenali potensi ancaman bencana dan segera melaporkannya kepada pihak terkait.

Jimmi menilai, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana berbasis komunitas. Sebab, luasnya wilayah Kutim dengan karakteristik geografis yang beragam membutuhkan kesiapan di setiap wilayah, termasuk desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan.

Di sisi lain, upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa diharapkan terus mengingatkan warga mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Yang paling penting adalah tetap menekankan dan membangun kesadaran masyarakat. Karena terkadang masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang membuka lahan dengan cara membakar, dan hal seperti itulah yang sangat tidak kita inginkan terjadi,” tegasnya.

Selain membangun kesadaran warga, Jimmi meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan operasional posko bencana di tingkat desa. Dukungan berupa peralatan pemadam kebakaran ringan dan sarana komunikasi diperlukan agar masyarakat dapat melakukan penanganan awal sekaligus menyampaikan laporan dengan cepat.

Ia berharap pemerataan fasilitas dan dukungan logistik dapat mengurangi kesenjangan penanganan bencana antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Dengan demikian, setiap desa memiliki kesiapan dasar dalam menghadapi potensi musibah.

Penguatan posko, optimalisasi Poskamling, serta peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem mitigasi bencana yang lebih merata di Kutim. Kesiapan tersebut diperlukan agar potensi bencana dapat dikenali dan ditangani lebih awal. (adv/ir)