Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, menyoroti keterlambatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang baru berjalan setelah Agustus. Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi proses persiapan dan pelaksanaan anggaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.
Yusri mengatakan, DPRD sebenarnya telah mengingatkan pemerintah daerah sejak pembahasan APBD 2026 pada 2025 agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai pada Maret atau April. Namun, realisasinya tidak sesuai dengan harapan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim periode 2024–2029 dari Partai Demokrat itu saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yusri, saat pembahasan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sempat menyampaikan kesiapan untuk mempercepat pelaksanaan APBD. Namun, dalam pelaksanaannya, anggaran justru baru berjalan setelah melewati Agustus.
“Waktu itu kami sudah mengingatkan agar APBD bisa dijalankan di bulan tiga atau bulan empat. Versi TAPD mengatakan sepertinya akan bisa lebih cepat karena kesiapan kita saat ini pun sudah siap,” ungkapnya.
“Tapi pada ujungnya di tahun 2026 itu APBD baru bisa jalan di atas bulan delapan,” lanjut Yusri.
Ia menyebut pergeseran anggaran menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berikutnya. Kesiapan administrasi, perencanaan kegiatan, hingga proses penganggaran perlu dipersiapkan lebih matang agar tidak terjadi keterlambatan.
Yusri mengatakan, DPRD akan kembali mengingatkan pemerintah daerah melalui pembahasan APBD dan rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk tahun anggaran 2027.
Ia berharap pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat dimulai sejak awal tahun sehingga perangkat daerah memiliki waktu yang cukup untuk merealisasikan seluruh program.
Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, penyerapan anggaran diharapkan berjalan lebih optimal dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Anggaran yang telah disusun pun dapat segera diterjemahkan menjadi kegiatan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Kutim. (adv/bb)
