SANGATTA – Persoalan ketepatan sasaran masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyoroti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan, terutama ketika warga yang dinilai mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkannya.
Menurut Mahyunadi, keluhan semacam itu cukup sering disampaikan masyarakat, bahkan ada yang datang langsung ke kediaman Bupati untuk meminta bantuan karena merasa belum tersentuh program pemerintah.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu ditelusuri lebih jauh. Pemerintah harus memastikan apakah warga memang belum terdata atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan mereka tidak menerima bantuan sosial.
“Kalau kita berbicara tentang bantuan sosial, yang paling sering kita dengar dari masyarakat adalah kenapa orang mampu dapat bantuan, sementara yang lebih membutuhkan justru tidak dapat,” ujarnya.
Mahyunadi mengatakan, persoalan ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia juga menyinggung kondisi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, baik warga asli Kutim maupun pendatang yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Keterbatasan kesempatan kerja membuat sebagian warga belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dapat terdata dengan baik. Di sisi lain, data penerima juga harus terus diperiksa agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Bagi Mahyunadi, keberhasilan program bantuan sosial tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ADV/TJ)
