Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pelatihan Penggunaan Teknis Aplikasi Credible Monitoring System (CMS) Kutim, Pelatihan digelar selama 2 (dua) hari pada 15-16 September 2026 di Hotel Aston Samarinda.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam memanfaatkan aplikasi CMS sebagai platform sistem monitoring berbasis website yang kredibel. Aplikasi tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan Sistem Satu Data, Satu Peta, dan Portal PPID guna mendukung implementasi Yurisdiksi Berkelanjutan di Kutim
Dalam pelatihan tersebut, Bappeda Kutim menghadirkan narasumber dari Besoft Research and Technology (Britech), yakni Aco Wahyudi dan Hadi Firmansyah. Kegiatan turut dihadiri Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim Ripto Widargo, Pimpinan Britech Eko Juhriyanto, Senior Advisor GIZ Iwied Wahyulianto, serta perwakilan berbagai perangkat daerah di Kutim.
Mewakili Kepala Bappeda Kutim, Ripto Widargo menjelaskan, pelatihan ini secara khusus diarahkan untuk memberikan pemahaman teknis kepada perangkat daerah mengenai pemanfaatan aplikasi maupun dashboard CMS.
“Pelatihan ini bagaimana memanfaatkan aplikasi atau dashboard dari Credible Monitoring System atau CMS yang sebenarnya dirancang khusus untuk memantau sejauh mana kemajuan dan perkembangan yurisdiksi di Kutim,” ujar Ripto.
Ripto Widargo Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kutim (kiri) dan Eko Juhriyanto Pimpnan Britech (kanan)
Menurutnya, CMS merupakan bagian dari inisiatif dalam kerangka Sustainable Jurisdiction yang didukung oleh berbagai perangkat daerah, terutama dalam memberikan kontribusi untuk proses verifikasi dan validasi data.
Ia menjelaskan, kredibilitas CMS tidak hanya ditentukan oleh tersedianya data, tetapi juga melalui tahapan verifikasi dan validasi.
“Verifikasi adalah bagaimana ketersediaan data itu ada, kemudian validasi merujuk pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Karena itu, kata Ripto, keterlibatan perangkat daerah menjadi sangat penting. Para peserta diharapkan tidak hanya memahami cara menggunakan aplikasi, tetapi juga mampu berperan sebagai penghubung sekaligus operator yang memastikan data dalam CMS dapat diperbarui secara berkala.
“Yang terpenting adalah ada keberlanjutan. Rekan-rekan yang hadir di sini diharapkan akan menjadi narahubung, termasuk bisa dikatakan tim operator yang akan mengisi data itu secara berkala,” katanya.
Lebih jauh, Ripto menegaskan bahwa CMS tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan indikator yurisdiksi berkelanjutan. Data yang tersaji di dalamnya juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan langkah dan respons pembangunan.
“Selain berfungsi sebagai alat pemantau perkembangan yurisdiksi di Kutim juga bisa menjadi materi atau bahan bagi para pengambil keputusan, terutama di tingkat kabupaten, mulai dari kepala daerah hingga kepala perangkat daerah sampai jajaran di bawahnya,” jelasnya.
Dengan demikian, perubahan indikator yang tercermin dalam dashboard CMS dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut. Apabila suatu indikator menunjukkan tren penurunan, pemerintah dapat segera mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah responsif. Sebaliknya, jika menunjukkan peningkatan, capaian tersebut dapat dipertahankan maupun ditingkatkan.
“Bagaimana caranya adalah kita melihat pattern atau pola data, apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Kalau penurunan tentu ada respons yang harus diambil. Kalau ada peningkatan, bisa kita pertahankan atau mungkin kita tingkatkan lebih lanjut,” pungkas Ripto.
Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan data sekaligus memastikan keberlanjutan pemanfaatan CMS sebagai instrumen monitoring pembangunan berkelanjutan di Kutim.
Melalui integrasi data yang kredibel, terverifikasi, dan tervalidasi, CMS diharapkan dapat membantu Pemkab Kutim membangun basis informasi yang lebih kuat dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. (Ds)
