Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang 2026. Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga penguatan investasi sektor hilirisasi menjadi instrumen yang diandalkan pemerintah daerah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi daerah pada awal 2026 masih perlu mendapat dorongan lebih besar. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama tercatat sekitar 1,7 persen.
Menurut Mahyunadi, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program yang dapat memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat maupun investasi.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu, mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar enam persen,” kata Mahyunadi, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, laju ekonomi Kutim dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami dinamika. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi daerah sempat berada di atas sembilan persen. Namun, angka tersebut mengalami perlambatan pada 2025 yang tercatat sekitar 1,09 persen.
Jika dilihat secara akumulatif, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kutim berada di kisaran 5,5 persen per tahun. Karena itu, pemerintah daerah kini berupaya menciptakan kembali momentum pertumbuhan melalui sejumlah sektor potensial.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri hilir. Mahyunadi menyebut proyek hilirisasi etanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) sebagai salah satu investasi strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kutim.
Proyek tersebut telah memasuki tahapan awal setelah dilaksanakan groundbreaking. Kehadiran investasi berbasis hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang usaha, lapangan pekerjaan, serta memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Selain investasi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada efektivitas belanja APBD. Menurut Mahyunadi, kepastian perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Ia menekankan perlunya menghindari pergeseran anggaran yang berulang apabila tidak benar-benar diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan proyek pemerintah dapat berlangsung lebih konsisten dan tidak mengalami keterlambatan.
“Pemkab Kutim juga akan menggandeng akademisi dari perguruan tinggi di Kaltim untuk mengkaji indikator ekonomi secara komprehensif, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Kolaborasi dengan kalangan akademisi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kutim. Hasil kajian nantinya menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pembangunan.
Dengan kombinasi percepatan belanja daerah, penguatan investasi, serta pengembangan industri hilir, Pemkab Kutim optimistis laju perekonomian daerah dapat kembali meningkat dan mendekati target pertumbuhan enam persen pada akhir 2026. (ir)
