Sangattaa – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi dampak cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun ini. Upaya tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (6/7/2026).
Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia itu membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus strategi menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026.
Di Kutim, Ardiansyah mengikuti rapat bersama Ketua DPRD Kutim Jimmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim.
Usai rakor, Ardiansyah menilai daerah telah memiliki modal yang cukup baik dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan konsep integrated farming yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pola tersebut mendorong keluarga memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam maupun beternak sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus menambah pendapatan.
“Gerakan ini sudah berjalan melalui komunitas maupun rumah tangga. Kita bersyukur masyarakat mulai membangun kemandirian pangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep tersebut juga sejalan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti Dasa Wisma PKK dan Kampung Beragam yang terus dikembangkan di wilayah Sangatta Utara.
Selain memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat El Nino.
Ardiansyah meminta seluruh perangkat daerah terkait meningkatkan koordinasi agar sektor pertanian tetap mampu berproduksi meski menghadapi perubahan cuaca.
Sementara itu, Kemendagri dalam rakor menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai langkah pengendalian inflasi, seperti operasi pasar, pemantauan harga, hingga kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan. (DS)
