SANGATTA- Setelah mangkir beberapa kali, akhirnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Muhir didampingi seluruh jajaran eselon hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di ruang hearing DPRD Kutim. Senin (01/07/2024).
Sejumlah anggota DPRD tampak hadir dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, yakni Wakil Ketua I Asti Mazar, Ketua Pansus APBD tahun 2023 Faizal Rachman, Hepnie Armansyah, Kajang Lahang, serta M Amin.
Ditemui usai kegiatan, Henpie Armansyah mengaku dalam rapat yang berjalan cukup santai tersebut, membahas terkait progress penyerapan anggaran tahun 2023 yang di lakukan oleh DPUPR terutama yang terkait dengan program tahun jamak (Multyears Contract).
“Tadi sudah di jelaskan semua terkait MYC, memang agenda utama rapat inikan membahas itu (MYC). Dan khusus untuk PUPR ada sekitar Rp 400 milyar yang tidak terserap dan menjadi salah satu penyumbang Sisa Lebih Anggaran (SilPA) kita di tahun 2023 lalu,” ujarnya.
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut, Anggota Komisi B BIdang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim ini menyebut, dari hasil komunikasi yang di lakukan DPRD dan DPUPR. Bahwa dari keseluruhan proyek Pembangunan yang masuk dalam skema MYC, sudah bisa di pastikan bahwa Pembangunan Masjid At Taubah dan Pasar di Kecamatan Sangatta Selatan gagal di laksanakan.
“Namun yang lain, menurut laporan sudah on progress, dan untuk kisarannya cukup beragam, ada yang sudah 50 sampai dengan 70 persen, dan mereka (DPUPR) meyakini bisa selesai, Cuma, dari sisi progres kerjaan, namun kami mengingatkan jangan sampai kita over progress, ini (proyek) punya anggaran yang di batasi , karena masuk skema MYC,”bebernya.
Lebih jauh, Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan, dari skema pembiyaan yang di lakukan untuk menuntaskan program yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan Pembangunan terutama infrastruktur dasar tersebut. Sebagian besar anggran di alokasikan di APBD tahun 2023.
Namun dalam pelaksanaanya, beragam persoalan menimpa sehingga berdampak terhadap realisasi progress penyerapan anggaran. Salah satunya terkait proses lelang beberapa pekerjaan yang baru di laksanakan di pertengahan tahun.
“Mereka mulai kerja dari bulan tujuh (Juli), kita sudah kehilangan enam bulan, dan saya yakin jadi SilPA, dan terbukti dengan adanya anggaran sebesar Rp 400 milyar yang tidak bisa terserap kan, tapi itu akumulasi, bukan hanya MYC aja,” imbuhnya. (adv/g-s08)
